Produksi Minyak Turun Terus, Deputi BP Migas Mundur - DPR Sorak

Berita di DetikFinance: Produksi Migas RI Turun, Deputi BP Migas Budi Indianto Mundur.

Isinya:

Jakarta - Deputi Operasi BP Migas Budi Indianto mengundurkan diri secara tiba-tiba. Budi dikabarkan mengundurkan diri karena tidak tercapainya target produksi migas RI.

Kepala Divisi Humas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Gde Pradnyana membenarkan kabar tersebut, namun belum bisa memastikan alasan kemunduran diri Budi.

"Setelah saya cek, ternyata betul," ujar Gde Pradnyana kepada detikFinance, Selasa (5/4/2011).

Menurut kabar, Budi mengundurkan diri karena tidak ada seorangpun yang mau bertanggung jawab atas turunnya produksi minyak dalam negeri dan saling menyalahkan.

"Ini pertama kali dalam sejarah BP Migas seorang deputi mengundurkan diri," ujar salah seorang sumber.

Produksi minyak Indonesia sampai dengan Maret masih jauh dari target 970 ribu barel per hari (bph). Karena alasan cuaca buruk, produksi minyak baru capai 91% atau 882,7 ribu bph.

Mundurnya Budi Indianto dipuji oleh DPR seperti berita di detikfinance yang lain: Anggota DPR Salut Deputi BP Migas Mundur Karena Tak Capai Target

Jakarta - Mundurnya Deputi Operasi BP Migas Budi Indianto ditanggapi positif oleh Anggota DPR. Budi dianggap menjadi contoh yang baik bagi pejabat publik yang merasa targetnya tak tercapai.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII Satya W. Yudha kepada detikFinance, Selasa (5/4/2011).

"Mundurnya pejabat dengan alasan tidak tercapainya target produksi adalah contoh baik dari seorang pejabat publik," tegas Satya.

Seharusnya anggota-anggota DPR juga turun, bupati-bupati, DPRD, Gubernur, Dept. Kehutanan, KLH dan banyak lagi yang harus mundur. Masalah minyak sudah dibuat rumit oleh DPR, pemerintah daerah, Dept. Kehutanan, KLH, ...... dan se-ebreg instansi pemerintah. Untuk mengebor sumur eksporasi saja, diperlukan banyak ijin dan ada satu ijin yang melewati 172 meja. Tentu saja ini gila. Disamping itu, UU cost recovery yang baru membuat perusahaan minyak harus melambatkan diri dan harus super hati-hati untuk memastikan biaya produksi bisa diklaim. Mereka harus sering konsultasi kepada BPMIGAS mengenai pengeluaran. Dan seringnya BPMIGAS cenderung mengambangkan persoalan karena takut bertanggung jawab.

Solusinya: liberalisasi sektor minyak, supaya eksplorasi dan produksi bisa digalakkan. Kurang perijinan sampai 90%. Kalau pemerintah takut hasil bumi diambil swasta, silahkan cari dan produksi sendiri. Kemana perginya Pertamina? Impoten kah?

Ada lagi komentar bloon tentang bensin miskin. Komentar ini datangnya dari Eks Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno. Tidak mengherankan lah. Pertamina yang sudah diproteksi tetapi tidak bisa bersaing dulunya mempunyai direktur seperti ini.

Beginilah komentarnya:

Depok - Wacana menamakan BBM bersubsidi dengan nama 'bensin miskin' mendapat kritikan. Eks Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno menilai istilah 'bensin miskin' tidak ada karena umumnya orang yang membeli bensin untuk mobil dan motor bukanlah orang miskin.

"Ya nggak akan bisa, mana ada bensin untuk orang miskin? Anda semua bukan orang miskin kan kalau pakai motor dan mobil?" cetus Ari ketika ditemui di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/4/2011).

Menurut Ari, sebutan 'bensin miskin' untuk menyindir agar masyarakat kaya tidak menggunakan BBM bersubsidi tidak akan berhasil sepanjang tidak ada landasan hukum yang jelas.

"Ya itu kesadaran sendiri-sendiri saja, dan sekarang ada gak landasan hukumnya yang tidak memperbolehkan (orang yang mampu beli Pertamax namun masih beli Premium), kan nggak ada kan? Itu yang repot," ujarnya.

Wacana pembatasan BBM juga dinilainya tidak akan berhasil karena justru akan memicu spekulasi. Salah satu yang dikhawatirkan adalah angkot yang beralih menjual BBM.

"Sama saja seperti kalau mau kuota daerah. Kalau nanti habis gimana? Terus nanti dispekulasikan juga seperti yang Pak JK bilang. Nanti angkot bukannya narik, malah jual BBM," tambah Ari.

Ari mengaku dirinya lebih setuju untuk naikkan harga BBM bersubsidi ketimbang memberlakukan kebijakan yang masih dinilai tidak efektif.

"Saya juga sependapat dengan Pak JK, naikin harga saja. Dari dulu juga isunya menaikkan harga, ya naikkan saja. Lihat subsidi mampunya berapa, kalau sudah lebih batasnya dan harus naik ya naik. Orang DPR juga bilang untuk naikkan," tutur Ari.

Nama bensin miskin sama sekali tidak perlu diperdebatkan. Bensin bersubsidi itu bukan untuk orang miskin. Melainkan untuk orang-orang yang sudah membayar pajak. Disamping itu bensin bersubsidi adalah sumbangan dari para pekerja di sektor minyak serta perusahaan minyak lewat DMO (Domestic Market Obligation). Perusahaan-perusahaan minyak diwajibkan menyisihkan sebagian dari produksinya untuk dibeli pemerintah dengan harga yang sangaaaaaat muraaah (misalnya 25% dari harga pasar atau lebih rendah bahkan ada yang hanya 20 sen dollar). Jadi subsidi bensin adalah sumbangan-paksa (paksa oleh pemerintah) dari para pekerja sektor minyak dan perusahaan minyak.

Kalau ada yang menganjurkan subsidi minyak dihapuskan...., maksudnya apa? Maksudnya DMO dihapuskan dan harga minyak dilepas mengikuti pasar? Atau duit DMO yang nota bene keringat pekerja minyak dan perusahaan minyak dikantongi para politikus saja dari pada diberikan kepada rakyat (bermobil, bermotor dan pelanggan bus). Apa itu yang dimaksudkan?

Saya mengatakan bahwa DMO atau subsidi bensin adalah dari keringat pekerja sektor minyak dan perusahaan minyak, karena gaji pegawai minyak di Indonesia lebih kecil dari pada di Australia, Eropa, Amerika, dan tempat-tempat lain yang tidak ada DMO.

Disclaimer: Ekonomi (dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda mentraktir EOWI makan-makan.