_____________________________________________________________________________________________________________________




Thursday, August 21, 2014

(No.47) - PENIPU, PENIPU ULUNG, POLITIKUS DAN CUT ZAHARA FONNA



Sejarah, dongeng satir, humor sardonik dan ulasan tentang konspirasi, uang, ekonomi, pasar, politik, serta kiat menyelamatkan diri dari depressi ekonomi global di awal abad 21.






(Terbit, insya Allah setiap hari Minggu atau Senen)




Masa Gunting Sjafruddin

Saya pernah melihat suatu berita yang berisi foto seorang wanita di Amerika Serikat yang sedang berdemostrasi memprotes kondisi ekonomi. Ia membawa poster berbunyi:

“I don’t need sex anymore. Government f#¢ks me up.”

Maafkan perkataan kasar dan tidak sopan di atas. Arti kata f#¢ks sebenarnya adalah ..... (maaf kata ini sangat tidak sopan), tetapi secara informal berarti agak lain. Kalimat di atas adalah sebuah lelucon satiris. Tetapi nilai leluconnya hilang kalau diterjemahkan secara sopan. Namun demikian saya akan coba untuk memberi terjemahannya yang agak sopan:

“Saya tidak bergairah lagi terhadap seks, karena pemerintah sering memperkosa saya.”

Terjemahan ini rasanya kok masih kurang lucu. Terlepas dari lucu atau tidaknya, kalimat di atas adalah kalimat yang tepat untuk diucapkan oleh orang yang punya uang pada tahun 1950 dan dan mengetahui apa yang akan terjadi 40 tahun kemudian.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia bulan November 1949, De Javasche Bank yang merupakan bank swasta yang sahamnya diperdagangkan di bursa Amsterdam, masih berfungsi sebagai bank sentral di wilayah republik. Walaupun demikian, nampaknya De Javasch Bank seperti singa ompong. Kekuasaan moneter dan keuangan dipegang oleh menteri keuangan. Dan ini bisa dilihat dari beberapa keputusan pemerintah.

Setelah pengakuan kedaulatan republik bulan Desember 1949, pemerintah republik menyadari akan banyaknya uang yang beredar di negara yang masih baru ini. Oleh sebab itu perlu diadakan pengurangan uang yang beredar. Pada bulan Maret 1950 pemerintah melakukan suatu ketidak-bijaksanaan yang dikenal dengan nama Gunting Sjafruddin. Yang dimaksud dengan Gunting Sjafruddin ialah keputusan pemerintah untuk menggunting pecahan mata uang rupiah yang dikeluarkan NICA (pemerintah pendudukan Belanda) dan De Javasche Bank di atas Rp 5 menjadi dua. Uang ORI tidak dikenakan ketidak-bijaksanaan pengguntingan ini.

Potongan sebelah kiri berlaku dengan nilai hanya setengahnya dan bagian sebelah kanan tidak berlaku melainkan harus ditukarkan dengan obligasi berjatuh tempo 40 tahun dengan bunga 3% per tahun.

Keputusan pemerintah inilah yang bisa membuat orang memaki: “I don’t need sex anymore. Government f#¢ks me up.” Selama 40 tahun nilai riil rupiah terperosok ke dalam jurang, mungkin jurang agak kurang tepat. Palung laut lebih tepatnya. Kalau tahun 1950 harga emas resmi masih Rp 4,30 uang rupiah (uang masa itu) per gram. Pada bulan Maret tahun 1990 harga emas (uang sejati) menjadi Rp 23.700 uang Orba atau Rp 237.000.000 uang Orla/ORI. Nilai yang tersisa hanyalah 0.0000018 % saja. Perhatikan, ada 5 nol dibelakang desimal sebelum angka 18 yang ada artinya. Nilai ini nyaris nol. Bond pemerintah, ketika jatuh tempo tahun 1990 nilainya kurang dari toilet paper. Karena toilet paper masih bisa digunakan untuk menyeka tinja. Sedang kertas sertifikat obligasi keluaran tahun 1950, kalau masih ada, sudah terlalu tua untuk dipakai sebagai penyeka tinja. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan obligasi pemerintah yang dikeluarkan semasa Gunting Sjafruddin itu. Surat obligasi negara itu identik dengan surat sita dari negara, karena uang yang dikembalikan dikemudian hari tidak punya nilai apa-apa.

Apa yang terjadi setelah gunting Sjafruddin sampai hancurnya nilai obligasi yang juga merupakan bagian dari keputusan gunting Sjafrudin adalah suatu kebetulan sejarah mengalir secara alami atau sebuah rencana jahat yang disiapkan bersama gunting Sjafrudin. Pemerintah republik membeli De Javasche Bank melalui bursa saham Belanda dengan harganya 8,95 juta Gulden atau Rp 3,22 milyar (ORI)[1].  De Javasche Bank kemudian dinasionalisasikan dan dijadikan bank sentral Indonesia milik pemerintah. Dengan demikian bank sentral di Indonesia bukan lagi bank swasta, melainkan bank pemerintah. Semuanya berlangsung secara resmi, dengan menggunakan undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tertanggal 6 Desember 1951.

Apakah langkah ini baik atau buruk, tergantung siapa yang mengatakannya. Bagi orang komunis dan sosialis, langkah ini merupakan langkah yang bagus. Tetapi bagi orang yang suka menabung, yang punya tabungan obligasi gunting Sjafruddin, orang yang suka akan kemerdekaan berusaha, maka monopoli pencetakan dan peredaran uang oleh pemerintah menjadi mimpi buruk. Bank Indonesia adalah mesin cetak uang yang effektif. Dalam kurun 30 tahun saja sudah mencetak Rp 64,74 quadrilliun (ORI) atau Rp 64.740.000 milyar (ORI) atau 20.105.590 kali harga yang dibayarkan ke Belanda. Bagi pembaca yang awam, arti quadrilliun adalah 1015 atau 1.000.000 milyar atau 1.000 triliun. Disitulah hancurnya nilai obligasi yang merupakan bagian dari ketidak-bijaksanaan gunting Sjafruddin. “I don’t need sex anymore. Government f#¢ks me up.”

Saya tidak pernah membaca suatu buku yang membahas keputusan pemerintah ini dengan fokus mengenai skala dan ukuran kejahatannya. Skalanya adalah nasional dari Sabang sampai Merauke, ......eeh maaf salah, sampai Ambon saja, karena pada waktu itu Merauke belum masuk wilayah Indonesia. Dan saya juga tidak mau terlalu detail mengenai batas negara pada waktu itu. Kota Bula (Seram Timur) bisa saja dijadikan kota batas wilayah timur, tetapi siapa yang tahu Bula. Saya juga awalnya tidak tahu.Baru tahu ketika menulis dongeng ini.

Pemerintah berhasil menjaring sekitar 1,6 milyar rupiah dari  4,3 milyar uang kartal yang beredar.[2] Atau sekitar 37,20% nya. Nilai Rp 1,6 milyar saat itu setara dengan 373 ton emas. Skalanya besar sekali. Saya tidak yakin bahwa penjajah Belanda pernah melakukan penyitaan uang dari Sabang sampai Ambon sebesar 373 ton emas. Buku sejarah tidak pernah mencatat hal ini sebagai kekejaman pemerintah republik kepada rakyatnya, seperti halnya Tanam Paksa yang sebenarnya berskala jauh lebih kecil kekejaman pemerintah republik atau Negara Kesatuan RI.

Pada waktu pengumuman ketidak-bijaksanaan yang dikenal dengan nama Gunting Sjafruddin, keadaan jadi heboh. Pengumuman sanering (pengguntingan uang) ini dilakukan melalui radio dan pada saat itu tidak banyak yang memiliki radio. Sehingga mereka yang tahu kemudian berbondong-bondong memborong barang. Yang kasihan adalah para pedagang, karena barang dagangannya habis, tetapi ketika mereka hendak melakukan kulakan uang yang diperolehnya sudah turun harganya. Modalnya susut banyak. Tetapi, bukan hanya pedagang yang rugi, tetapi semua orang yang memiliki uang keluaran Belanda. Nilai uang susut paling tidak 50% dalam sekejap saja.

Pada tahun-tahun sekitar 1950an, pemerintah menerapkan sistem kurs ganda terhadap mata uang US dollar. Ketidak-bijaksanaan ini juga dimulai seminggu setelah Gunting Sjafruddin. Pada ketidak-bijaksanaan kurs ganda ini ada kurs resmi yaitu Rp3,80 per US dollar ada harga kurs effektif untuk eksportir yaitu Rp 7,60 dan ada harga kurs effektif untuk importir yaitu Rp11,40 per dollar. 

Pada dasarnya bagi importir yang memerlukan mata uang asing dan harus membeli dollar akan dikenakan kurs effektif Rp11,40 per US dollar. Bagi ekspotir yang memperoleh mata uang asing dikenakan kurs effektif Rp7,60 ketika menukarkannya dengan rupiah. Dari perbedaan kurs effektif ini, pemerintah memperoleh keuntungan untuk menutup defisit anggaran negara. Tentu saja tidak semudah itu. Eksportir bak dikenai pajak eksport sebesar 66.70%. Siapa sih yang suka dikenai pajak. Kalau ada celah, kenapa tidak menghindar? Eksportir (juga berlaku bagi semua yang berpenghasilan dollar) akan cenderung menghindari dari pada menjual dollarnya secara resmi. Oleh sebab itu perlu peraturan pemaksan, harus ada instrumen pemaksa bagi  pelaku bisnis untuk tunduk dengan kemauan pemerintah. Aliran devisa dikontrol ketat melalui BLLD (Biro Lalu Lintas Devisa). Penukaran resmi uang asing dapat dilakukan di bank-bank devisa yang memperoleh ijin dari Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negri (LAAPLN). Disinilah pasar resmi mata uang asing.

Apapun namanya, pajak, cukai, kurs ganda, kalau sudah 66.70%, walaupun untuk pemerintah, banyak orang tidak rela. Angka 66,70% itu lebih kejam dari beban taman paksa yang hanya 20%. Memang bentuknya berupa pengotrolan devisa bukan seperti pajak, yang secara terang-terangan ditarik ke wajib pajak. Pengontrolan dan pengkebirian mekanisme pasar yang berlebihan seperti ini menyebabkan distorsi pasar yang besar. Orang akan selalu mencari jalan keluar. Muncullah kurs saingan sehingga kurs dollar ada dua, yaitu kurs resmi dan kurs Pasar Baru. Kurs resmi adalah kurs yang didasari oleh paksaan (coercion) dan kurs Pasar Baru (atau pasar gelap lainnya) adalah kurs yang adil yang muncul dari pasar bebas. Pasar gelap tempat pertukaran mata uang asing berlangsung terus sampai tahun 1967, dimana pengontrolan devisa melonggar.

Saya sebut kurs yang tidak resmi ini sebagai kurs Pasar Baru karena kalau pada masa itu anda jalan-jalan ke Pasar Baru Jakarta, sering ada orang mendekat dan berkata pelan-pelan: “dollar pak...., dollar ibu”. Mereka mengajak bertransaksi dollar. Kadang pasar uang di Pasar Baru di masa itu  disebut pasar gelap. Kata pasar gelap ini digunakan pemerintah pada hakekatnya untuk memberikan konotasi buruk. Padahal sebenarnya adalah pasar bebas dan dilakukan diterang hari.

Ketidak-bijaksanaan kurs ganda ternyata membuat kekacauan dan umurnya hanya kurang dari 2 tahun. Pada bulan Januari 1952, diberlakukan satu (1) kurs resmi yaitu Rp 3,80 per US dollar. Ternyata itupun hanya berlaku sekitar 1 bulan. Karena pada bulan Februari 1952, rupiah didevaluasi menjadi Rp 11.40 per dollar. Nilai rupiah menguap 67% hanya dengan sebuah peraturan. Beruntunglah orang-orang yang menyimpan emas atau perak. Nilainya tidak tergerus oleh peraturan pemerintah.

Selama tahun 1950 – 1953 pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk lumayan karena adanya perang Korea yang membutuhkan minyak dan karet Indonesia. Ini berlanjut terus sekalipun perang Korea telah usai. Pemulihan pasca Perang Dunia II membantu menjaga permintaan barang dari Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi juga masih lumayan. Dana investasi dari luar negri masuk, terutama dari perusahaan-perusahaan Belanda yang semasa pendudukan Jepang dan revolusi nyaris tidak ada kegiatan. Upaya menhidupkan kembali perusahaan-perusahaan Belanda ini menjadi tersendat ketika api semangat nasionalisasi membesar. Dampaknya baru terasa setelah tahun 60an, setelah usaha pengambil-alihan dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda tahun 1960an.

Dalam dekade 1950, awalnya masyarakat merasakan kemakmuran. Barang produksi dalam negri relatif murah. Ini dikarenakan oleh ketidak-bijakan pemerintah mematok kurs rupiah terhadap dollar Amerika dibawah nilai riilnya. Artinya bahwa konsumen disubsidi lewat subsidi rupiah oleh eksportir dan produsen barang eksport atas paksaan pemerintah. Pada tingkat ini nilai rupiah terlalu mahal. Secara teori, dollar ditukarkan dengan rupiah di tempat-tempat resmi dimana peraturan pemerintah masih bisa dipaksakan dan selama kondisi ini bisa dipertahankan. Keengganan untuk menukarkan dollar dan mata uang asing dan cenderungan untuk membangkang timbul di kalangan eksportir dan sektor-sektor ekonomi yang melakukan kontak dengan pasar internasional. Salah satu bentuknya adalah penyelundupan karet. Beberapa sumber mengatakan bahwa penyelundupan ini cukup marak. Tetapi secara pasti sulit diketahui karena para penyelundup tidak akan pernah mendatakan dirinya. Hanya dampaknya yang bisa dirasakan. Jurang antara kurs resmi dan kurs Pasar Baru semakin melebar.

Bagi penjual karet, tindakan penyelundupan yang dilakukannya bukanlah hal yang buruk. Dia hanya menjual secara langsung ke pembeli tanpa melalui jalur pemerintah. Pada dasarnya keberadaan pemerintah tidak dibutuhkan. Penyelundupan seperti ini selalu terjadi jika pemerintah tidak memberikan jasa (service) apa-apa, tetapi hendak memungut uang. Pemerintah dianggap sebagai penganggu yang harus dihindari.

Reaksi pemerintah pusat kemudian adalah memperketat pengawasan dan mengatasi laju pembangkangan ini pemerintah pada bulan Juni 1957 mengeluarkan peraturan baru yaitu sistem Bukti Eksport atau BE (Keputusan Dewan Moneter tanggal 18 Juni 1 957 No. 30).

Dengan peraturan ini eksportir tidak lagi memperoleh rupiah ketika menukarkan uang asing (devisa) hasil eksportnya, melainkan Bukti Eksport (BE). Nilai nominal yang dicantumkan pada BE mengikuti kurs Rp 11,40 per dollar. Akan tetapi, eksportir bisa menjual BEnya di bursa BE dengan harga mengambang dan pembelinya adalah importir atau perorangan yang mempunyai ijin resmi. Karena nilai rupiah sangat overvalue (mahal) dan BE adalah wujud lain dari mata uang asing, maka ketika dilepas ke pasar yang mempunyai mekanisme pasar bebas, harganya melojak tajam untuk mengejar nilai wajarnya. Belum ada setahun sistem BE diberlakukan, harga BE melonjak ke level 300% dari nilai nominalnya. Kemudian pemerintah melakukan campur-tangan lagi dan membekukan harga BE pada level 332% dari nilai nominalnya pada bulan April 1958. Penghapusan BE baru dilakukan tahun 1959 setelah Dekrit 5 Juli 1959.

Kekecewaan terhadap kondisi ekonomi semakin menebal di kalangan rakyat. Orang mulai membandingkan jaman penjajahan Belanda (jaman Hindia Belanda) dengan jaman kemerdekaan. Istilah jaman Normal bagi jaman Hindia Belanda menjadi populer di saat itu. Dan jaman kemerdekaan bukan jaman yang normal.

Dari kaca mata para politikus, kondisi Indonesia setelah penerapan Gunting Sjafruddin yang diwarnai oleh adanya penyelundupan dan ketidak-puasan terhadap pungutan-pungutan dan pemaksaan-pemaksaan yang melebihi jaman sebelumnya (jaman Hindia Belanda) bisa dianggap sebagai suatu peluang politik. Komoditi tetap menjadi penggerak ekonomi pada pasca pengakuan kedaulatan. Jakarta sebagai ibu-kota negara pada saat itu kurang bisa menjalankan fungsi sebagai pusat perdagangan dengan segala fasilitas jasa keuangannya dan perdagangan. Artinya perdagangan di daerah bisa berjalan tanpa Jakarta. Politikus yang berasal dari daerah penghasil devisa menunjukkan dukungannya terhadap gerakan makar ekonomi daerah. Barangkali mereka pikir: “Kenapa harus menyerahkan hasil eksport daerahnya ke pemerintah pusat? Kenapa tidak dimakan sendiri? Kalau demikian, saya akan kebagian” Mungkin itulah latar belakang pendirian PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (1958 - 1961). Latar belakang pemikiran orang, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Dan anehnya sekumpulan orang bisa melakukan hal yang searah secara kolektif.

PRRI walaupun didukung dengan keuangan yang kuat untuk membeli senjata yang lebih modern dari TNI, ternyata tidak mempunyai tentara yang handal, sehingga mudah dikalahkan oleh pemerintah pusat. Dalam sekali serangan, PRRI dan Permesta sudah bercerai berai, sebagian pemimpinnya lari keluar negri, tertangkap atau terbunuh. PRRI secara resmi baru menyerah tahun 1961.

Jaman uang Gunting Sjafruddin berakhir dengan Dekrit 5 Juli 1959. Anggap saja begitu. Tonggak sejarah dibuat oleh penulisnya. Dan untuk buku ini, penulis menyukai Dekrit 5 Juli sebagai sebuah tonggak sejarah, karena episode berikutnya semua hal yang menyangkut kesejahteraan dan kemakmuran semakin suram. GDP malah merosot, turun, pertumbuhannya negatif, mengkerut, berkontraksi.

Pada periode rupiah Gunting Sjafruddin, banyak yang telah dilakukan pemerintah terhadap rupiah dan tabungan rakyat Indonesia. Pertama penyitaan tabungan rakyat Indonesia setara 373 ton emas. Memang tidak disebutkan sebagai penyitaan melainkan ditukar dengan surat obligasi 40 tahun. Tetapi ketika hutang itu jatuh tempo dan hendak dicairkan, nilai riil uangnya sudah nyaris nol. Jadi sama saja dengan penyitaan.

Kedua, rupiah juga mengalami penyusutan nilai riil akibat tindakan pencetakan uang bernafsu. Dalam masa 14 tahun sejak Bung Hatta mengumumkan penggunaan mata uang republik yang bernama rupiah, nilainya telah terpangkas 84,5% dan hanya tersisa 15,5%. Itu menurut ukuran resmi. Kalau menurut tolok ukur Pasar Baru (pasar gelap) yang tersisa hanya 1,89%, artinya sudah 98,11% terpangkas. Sebulan setelah Dekrit 5 Juli 1959, Sukarno memperkecil jurang antara nilai rupiah resmi ini dengan nilai kurs Pasar Baru yang pada waktu itu mencapai hampir Rp 94 per dollar. Apa yang dikatakan pahlawan Bung Hatta 14 tahun sebelumnya di RRI mengenai rupiah, hanya tipu semata.

Dan dalam 10 tahun sejak Bank Indonesia (BI) didirikan, BI telah sukses memangkas nilai riil rupiah 66,67% dan tersisa 33,33%. Itu penilaian berdasarkan angka-angka resmi. Kalau berdasarnya pasar bebas, maka yang terpangkas adalah 95,94% dan sisanya hanya 4,06% saja. Prestasi yang bagus untuk BI yang baru berumur kurang dari satu dekade.

Rupiah menjadi mata-uang yang dihinakan di negaranya sendiri. Di pasar-pasar gelap orang mau menukarkan rupiah dengan dollar di harga yang lebih rendah dari pada harga resmi. Rupiah dinilai rakyat 2-3 kali lebih murah. Rupiah adalah mata uang murahan. Di beberapa daerah orang lebih suka melakukan barter. Jangan katakan bahwa rakyat sudah kehilangan rasa nasionalismenya. Kalau sudah menyangkut hasil keringat, siapa perduli dengan nasionalisme.


[1] Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d. Nasionalisasi DJB, Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Pra Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Museum/Sejarah+Bank+Indonesia/Sejarah+Pra-BI/prasejarahbi_7.htm
[2] Periode Pengakuan Kedaulatan RI s.d. Nasionalisasi DJB, Unit Khusus Museum Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/0D07105F-9EB6-4990-9C00-95C737F53EE2/800/PeriodePengakuanKedaulatanRIsdNasionalisasiDJB.pdf



Disclaimer:

Dongeng ini tidak dimaksudkan sebagai anjuran untuk berinvestasi. Dan nada cerita dongeng ini cenderung mengarah kepada inflasi, tetapi dalam periode penerbitan dongeng ini, kami percaya yang sedang terjadi adalah yang sebaliknya yaitu deflasi US dollar dan beberapa mata uang lainnya.

Ekonomi (dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda mentraktir EOWI makan-makan.

Sunday, August 17, 2014

Tanggal 28 July 100 Tahun Lalu



Tanggal 28 July merupakan tanggal bersejarah. Tanggal tersebut adalah:

  1. Tanggal resmi pembukaan jalan 15 – 18 juta orang kepada kematiannya dan 37 juta luka-luka dalam satu episode sejarah.
  2. Runtuhnya emperium-emperium otokrasi (Ottoman, Jerman, Russia, Austro-Hongaria, dll) dan digantikan oleh bentuk negara republik
  3. Penggunaan senjata kimia dalam perang
  4. Penggunaan tank dalam perang
  5. Penggunaan pesawat terbang dalam perang
  6. Pencetus paska perang hyperiflasi yang terbesar dalam sejarah di beberapa negara.

Tanggal 28 July adalah tanggal resmi dimulainya Perang Dunia I, perang yang memakan banyak sekali korban tanpa tujuan yang jelas. Penyebabnya juga sepele yaitu dibunuhnya putra mahkota kekaisaran Austro-Hongaria, Archduke Franz Ferdinand oleh seorang dari etnik Serbia bernama Gavrilo Princip. Kejadiannya di Sarajevo.

EOWI tidak menyukai kekerasan, kematian dan kesedihan. EOWI juga tidak menyukai pajak. Kalau buku penduan pajak di US misalnya, dengan tebal 10 kali Bible tetapi tidak mengandung satupun kabar gembira, maka  EOWI selalu berusaha menyeimbangkan antara baik dan buruk, gembira dan sedih. Ini tidak mengandung plesetan, seperti rajin (baik) dan selingkuh (buruk), sehingga tindakan yang seimbang adalah rajin-selingkuh. Itu plesetan.  EOWI akan mencarikan kabar gembira dalam arti yang serius.

Tanggal 28 July juga merupakan tanggal lahir seseorang yang membantu sesamanya keluar ke dunia yang penuh tantangan ini. Namanya Anita Deborah Anwar. Dia adalah seorang dokter spesialis kandungan (ObsGin) yang sekarang bekerja di RS Hasan Sadikin, Bandung. 

Kita mulai saja kisah komedi sedihnya dulu. Dan kisah komedi ini akan dimulai dengan pernyataan: 

Manusia sering tidak berpikir atau tidak tahu akibat dari perbuatannya”.  

Kami sebut komedi yang tragis karena kejadian ini dimulai oleh seorang manusia berbuat tanpa tahu akibat perbuatannya, kemudian ditanggapi oleh tindakan yang tidak kalah konyolnya. Kemudian ketika semua tragedi itu selesai, kita tidak bisa mencari nalarnya. Sekitar 15 – 18 juta orang mati dan 37 juta luka-luka tanpa tujuan yang jelas. 

Sulit untuk mengerti apa yang ada di kepala pemuda desa dari etnik Serbia yang berumur 19 tahun bernama Gavrilo Princip ini bersama rekan-rekannya Cvjetko Popović, Muhamed Mehmedbašić, Nedeljko Čabrinović, Trifko Grabež, Vaso Čubrilović, ketika mereka merencanakan dan melakukan pembunuhan putra mahkota kekaisaran Austro-Hongaria Franz Ferdinand. Pada tanggal 28 Juni 1914, Princip berada di antara kerumunan orang yang menyambut kedatangan pangeran Franz Ferdinand yang lewat di Sarajevo. Ketika iring-iringan rombongan kerajaan mendekat, Princip menyeruak dari kerumunan orang, menuju ke arah sang pangeran dan menembakkan pistolnya yang tepat mengenai lehernya. Tembakan berikutnya mengenai putri Sophia, istri Franz Ferdinand. 

Kejadian ini ditanggapi oleh rakyat Austria tanpa reaksi. Mereka santai-santai saja seperti dicatat oleh seorang sejarawan Zbyněk Zeman. Catatannya: 

“kejadian ini tidak memberikan impresi apa-apa. Pada hari Minggu dan Senen (tanggal 28 dan 29 Juni 1914) orang-orang di Vienna masih mendengarkan musik dan menikmati anggur seakan tidak ada yang terjadi apa-apa, semua berjalan seperti biasa

Dengan kata lain masih banyak orang yang berpikir normal. Ada dua orang mati...., big deal. Walaupun dia kaisar, presiden, raja atau teroris, tidak perlu diributkan. Kalau diributkan maka ceritanya akan panjang.

Lain di ibukota lain pula di daerah. Sarajevo yang pada saat itu merupakan bagian dari kekaisaran Austro-Hongaria punya cerita lain. Di Sarajevo, penguasa memanas-manasi situasi untuk menyulut tindak kekerasan terhadap etnik Serbia. Selanjutnya ada orang dari etnik Bosnia dan Croat membunuh 2 orang Serbia. Kegilaan sudah mulai nampak disini. Bayangkan dari 6 orang komplotan yang merancang pembunuhan terhadap putra mahkota Franz Ferdinad, tidak semuanya orang orang Serbia tetapi ada orang Bosnianya yaitu Muhamed Mehmedbašić, tetapi arah balas dendamnya hanya ditujukan ke etnik Sebia. Tindak kekerasan (terorganisasi) terhadap etnik Serbia berkobar di banyak kota besar di wilayah kekaisaran Austro-Hongaria. Kekonyolan dan ketidak-rasionilan semakin menjadi-jadi, ketika pemburuan orang-orang Serbia ini dimotori oleh milisia Schutzkorps yang terdiri dari muslim Bosnia. 

Kalau ditelusuri lagi ke belakang, apa yang menjadi motivasi Princip sang pembunuh Franz Ferdinand adalah untuk mencari keadilan bagi orang-orang di desa-desa. Apakah itu desa-desa wilayah yang sekarang dikenal sebagai Bosnia-Hersegovina yang pada masa itu merupakan bagian dari kekaisaran Austro-Hongaria, atau desa-desa di seluruh kekaisaran Austro-Hongaria. Entahlah, tetapi ketika ditangkap Princip sempat berkata:
 
Saya adalah anak petani dan saya tahu apa yang terjadi di kampung-kampung. Itu sebabnya saya melakukan ini sebagai balas dendam. Saya puas dan tidak menyesal.”

Tragisnya selama Perang Dunia I tersebut, tentara kekaisaran Austro-Hongaria melakukan pembantaian etnik Serbia sampai diperkirakan 850,000 menemui ajalnya. Jumlah 850,000 adalah 25% dari penduduk Serbia pada masa itu. Kalau dipikir, apa kebaikan apa yang diperoleh dari perbuatan Princip untuk bangsa/golongannya yaitu etnik Serbia. Seperempat menemui ajalnya?

Komedi sedah terjadi sejak dimulainya pembantaian etnik ini. Ketika tertangkap, Princip berusaha bunuh diri yang gagal dengan menelan kapsul sianida yang sudah kedaluwarsa. Suatu rencana yang tidak kompeten. Seharusnya ia melakukan pengecekan dulu perlengkapan yang dibawanya. Ternyata Gavrilo Princip adalah orang yang tidak mampu membunuh dirinya sendiri, tetapi berhasil membunuh dua orang pembesar negara. Entah ini suatu kekonyolan sejarah atau apalah namanya.

Kalau ditelusuri dan diringkas, perkara ini sebenarnya adalah perkara dalam negri kekaisaran Austro-Hongaria. Yaitu terbunuhnya putra mahkota beserta istrinya di pinggiran negri oleh seorang yang tidak kompeten untuk membunuh dirinya sendiri. Kejadian ini dianggap demikian sepelenya, orang-orang di pusat negri (di ibukota) tidak terlalu memperdulikannya. Hanya di wilayah pinggiran kekaisaran saja yang kemudian ribut dengan kerusuhan etniknya. Hanya karena perkara ini, dunia terlibat dalam suatu perang besar. (Hampir) Semua negara ikut terjun dalam peperangan. Apakah ini tidak gila? 


 Peta wilayah kekuasaan kekaisaran Austro-Hongaria


Entah bagaimana mekanismenya, jutaan orang kehilangan akal sehatnya. Jutaan terjun ke dalam arena kamikaze, saling membunuh dan dibunuh, menembak dan ditembak, menebarkan gas beracun, bom, genoside, pembersihan etnik. 

Ada yang mengatakan bahwa Perang Dunia I ini adalah perang idiologi antara otokrasi/kediktatoran melawan demokrasi. Masalah dalam negri kekaisaran Austro-Hongaria hanyalah kejadian yang salah di waktu yang salah pula. Hanyalah kejadian yang kebetulan yang kemudian dikait-kaitkan. Ini nampaknya premis yang bisa diterima akal. Kekaisaran Jerman, kekaisaran Austro-Hongaria, kesultanan Turki Ottoman disatu pihak melawan Inggris, Prancis dan Amerika Serikat, Tetapi kalau dilihat lebih rinci, Russia dan Jepang yang otokrasi/kediktatoran ada dipihak yang sama dengan Inggris, Prancis dan Amerika Serikat. Apakah Czar Russia dan Tenno Jepang mengirimkan tentaranya untuk mati bersama-sama tentara Inggris, Prancis dan Amerika Serikat untuk demokrasi? Jadi...., kenapa Czar Russia dan Jepang ikut nimbrung dalam perang ini. Apa kaisar mereka ingin mengubah negaranya menjadi negara demokrasi dan mereka turun tahta? Apa kepentingan mereka sehingga layak mengirimkan 1.6% – 2% dari populasi  rakyatnya ke alam baka? Yang pasti, tidak lama setelah perang besar ini, Czar Russia digulingkan oleh kaum komunis.

Kemudian Amerika Serikat, yang secara geografis jauh letaknya dari medan perang. Apa pula kepentingannya mengirimkan tentaranya? Apakah untuk mencari mati? Apa yang diperoleh oleh para Yankees ini? Cewek?, Tanah? Emas?, Apa? Mungkin sekedar kepuasan karena berhasil membunuh dan menaklukan seseorang.

Keuntungan apa yang diinginkan Jerman ketika nimbrung di kancah perang ini. Yang pasti...., yang diperolehnya adalah hyperinflasi paska perang dan 2.8 juta (4.3%) rakyatnya mati.

Bagaimana dengan kesultanan Ottoman? Apa yang diinginkannya ketika nimbrung? Tetapi yang diperoleh adalah disintegrasi dari negaranya.

Ada yang mengatakan bahwa Perang Dunia I adalah persaingan perebutan koloni, perebutan wilayah. Ada juga yang mengatakan bahwa persaingan dalam kekuatan militer di laut. Ada yang mengatakan bahwa penyebabnya adalah keinginan untuk melebarkan wilayah perekonomian. Kebanyakan dugaan itu hanyalah dugaan. Ada juga yang mengatakan bahwa perang ini dilatar-belakangi oleh keinginan untuk mencoba mesin-mesin perang jenis baru. Yang pasti, Perang Dunia I adalah suatu peristiwa yang melibatkan histeria manusia untuk saling membunuh. Selama 4 tahun dari mulai Princip melepaskan tembakannya ke arah Franz Ferdinand sampai tahun 1918, histeria membunuh berkobar. Belasan ribu demi belasan ribu orang mati, ditembak, digranat, mati kelaparan, kena penyakit....., penyebabnya secara langsung tidaklah penting, pokoknya mati karena histeria ini.

Kebaikan apa yang bisa lahir dari histeria ini. Liga Bangsa-Bangsa kah dan Perjanjian Versailles diakhir perang? Itu tidak bisa disebut hal yang batul-betul baik dan bermutu karena hanya bisa menunda selama 20 tahun perang berikutnya (Perang Dunia II) yang lebih brutal lagi. Waktu yang terlalu singkat bagi orang mengatakan kapok dan jera. Waktu yang terlalu singkat bagi trauma perang yang kejam dan brutal.

Yang ada hanyalah keburukan, kesengsaraan, kekonyolan massa. Perang Dunia I adalah perang yang paling brutal berskala besar ke dua setelah Perang Dunia II. Secara historis, Perang Dunia I adalah awal dari perang modern berskala besar. Penggunaan pesawat terbang, tank dan mesin-mesin perang untuk memudahkan penyebaran medan pertempuran dimulai di Perang Dunia I ini. 

Dalam keadaan normal, manusia tidak punya tendensi untuk membunuh. Mungkin.... Setidaknya, tendensi ini disimpan jauh di dalam otaknya. Walaupun ada sejumlah orang (sedikit saja) yang memang punya tendensi untuk membunuh. Contohnya adalah betebarannya sekolah-sekolah yang mengajarkan teknik-teknik membunuh. Memang sulit dipercaya kalau ada sekolah-sekolah yang mendidik dan mengajarkan cara untuk membunuh manusia. Tetapi kenyataannya ada di hampir setiap negara. Namanya akademi militer. Itu sekolah yang resmi. Yang tidak resmi disebut kamp pelatihan teroris. Keduanya sama saja dalam hal tujuan, hanya materi kurikulumnya berbeda. Di sekolah ini, diajarkan untuk membunuh dengan segala cara dan dengan menggunakan segala macam alat. 

Kalau dipikir-pikir, ide mendirikan lembaga pendidikan membunuh manusia  adalah menjijikkan (sickening). Setiap akal yang waras akan berpikir: “Bukankah lebih baik mendirikan dan membangun lembaga yang bisa membuat kemakmuran, kebaikan untuk umat manusia?” 

Pada hari ini, tanggal 17 Agustus Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Di hari ini bangsa Indonesia memuja pahlawannya. Yang dimaksud dengan pahlawan adalah orang yang mati dalam histeria membunuh sesama manusia atau yang disiapkan untuk terjun dalam kancah seperti itu. Kami di EOWI, tidak melihat hal semacam itu sebagai hal yang patut diagung-agungkan. Perang (kemerdekaan) bisa dihindari. Malaysia, Suriname, Singapore, dan sederet lagi merdeka tanpa memerlukan adanya pembunuhan sesama manusia. EOWI lebih memandang tinggi manusia-manusia yang bermanfaat bagi umat manusia, bukan orang yang menumpahkan darah dan nyawa. 

Beberapa hari lalu EOWI melakukan browsing internet dan menemukan dua nama yang tanggal lahirnya sama dengan permulaan Perang Dunia I dan tanggal kemerdekaan Indonesia. 

Pertama adalah Anita Deborah Anwar, seorang dokter kandungan yang bekerja di RS Hasan Sadikin yang punya tanggal lahir 28 July, bertepatan dengan tanggal resmi dari awal Perang Dunia I. Ternyata nama ini disebutkan di beberapa blog, yang katanya pernah ditolong oleh dokter Debbie ini. Dokter seperti dr. Debbie ini membantu kelahiran banyak orang. Ada yang calon penjahat, calon penipu, calon koruptor dan calon perampok. Ada yang nantinya jadi orang biasa-biasa saja, yang hidupnya datar, tidak mengganggu orang lain. Ada juga yang merupakan calon orang baik. Jadi beliau ini membantu melahirkan banyak jenis orang. Apakah perbuatan dr. Debbie ini merupakan perbuatan baik? Entahlah.., setidaknya ia membuat kedua orang bayi merasa berbahagia saat itu. Mungkin nanti ketika anaknya sudah besar, ceritanya lain. Tetapi hal itu tidak menjadi halangan bagi EOWI untuk menetapkan apakah orang seperti dr. Debbie ini orang baik. Karena EOWI sudah menetapkan amal dan perbuatan seperti ini adalah perbuatan baik yang menambah kemakmuran di masyarakat. Bukan seperti perang yang memberikan kesengsaraan.

Orang-orang seperti ini lebih layak dikenang dari pada mereka yang menumpahkan darah, kecuali untuk bela diri. Bagaimana kalau pembaca EOWI  menyampaikan selamat ulang tahun yang terlambat kepada beliau di facebook ini: https://www.facebook.com/anita.deborahanwar

Dokter Debbie, kami pembaca EOWI mengucapkan selamat ulang tahun (yang terlambat). Semoga anda selalu bisa membantu umat manusia yang lahir ke dunia dan kehidupan ini. Hari kelahiran anda sama dengan awal dari Perang Dunia I yang membawa kematian 15 – 18 juta orang, sedangkan profesi anda berlawanan dengan Perang Dunia I. Anda membawa manusia-manusia baru, hidup ke dunia dan memberi kegembiraan bagi orang tuanya.

Berikutnya adalah seorang lahir pada tanggal 17 Agustus. Ia adalah CEO dari sebuah perusahaan yang sangat inovatif dalam bidang biologi-sel serta bergerak dalam bidang menghasilkan/mendistribusikan obat kanker.  Kanker adalah penyakit yang membawa kesengsaraan, penderitaan dan kematian. Kesakitan yang diderita oleh seorang yang terkena beberapa jenis kanker seperti kanker hati, kanker otak, dan lainnya, adalah luar biasa. Untuk mengurangi penderitaan ini, pasien diberi narkotik kuat seperti morphine yang dosisnya semakin lama semakin tinggi. Disamping itu kanker juga akan menguras tabungan keluarga penderita. Obat-obatan kanker membuka jalan untuk kesembuhan. Saya tidak tahu apakah nantinya Dr. Rikrik juga akan menerjuni bidang biologi sel untuk mencari rahasia forever young? Kita tidak perlu memperdebatkan apakah menunda kematian itu baik atau tidak, menurut EOWI adalah suatu kebaikan. Oleh sebab itu EOWI mengajak pembaca juga mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada Dr. Rikrik ini di facebooknya: https://www.facebook.com/rikrik.ilyas

Dr. Rikrik, kami pembaca EOWI mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga anda selalu bisa membantu umat manusia dalam melawan penyakit yang sulit sembuh. Hari kelahiran anda sama dengan awal Perang Kemerdekaan Indonesia dimana sekitar 100 – 200 ribu jiwa melayang percuma. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ini karena profesi anda adalah menyelamatkan nyawa manusia dan berlawanan dengan para pahlawan kemerdekaan yang membawa kesengsaraan bagi sesamanya. 

Sekian dulu......, sampai lain kali dengan dongeng yang lain.


Disclaimer: Ekonomi (dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda mentraktir EOWI makan-makan.

Tuesday, August 12, 2014

(No.46) - PENIPU, PENIPU ULUNG, POLITIKUS DAN CUT ZAHARA FONNA



Sejarah, dongeng satir, humor sardonik dan ulasan tentang konspirasi, uang, ekonomi, pasar, politik, serta kiat menyelamatkan diri dari depressi ekonomi global di awal abad 21.





(Terbit, insya Allah setiap hari Minggu atau Senen)
 



Masa ORI dan Perang Kemerdekaan – Merdeka Mencetak Uang Semaunya

Masa yang paling kacau adalah mulai dari pendudukan Jepang sampai masa perang kemerdekaan. Terlalu banyak otoritas keuangan. Bermacam-macam uang dikeluarkan selama periode ini. Dari uang pendudukan Jepang yang dikeluarkan beberapa bank, uang NICA (pemerintah pendudukan Belanda), uang daerah Sumatra Utara, Banten, Jambi, dan deret lagi di daerah repupblik. Bahkan di Yogya ada paling tidak dua jenis, yaitu yang dikeluarkan oleh Pakualaman dan oleh Kraton Yogya. Kita bicara saja uang republik yang paling resmi yaitu ORI – Oeang Repoeblik Indonesia, walaupun sebenarnya uang-uang lainnya berlaku (kecuali uang pendudukan Jepang yang ditarik pada tahun 1946). Berdasarkan dekrit no 19 pada tanggal 25 Oktober 1946.

Perangkap Bung Hatta

Lembaran sejarah uang republik ini dibuka pertama kali oleh wakil presiden Mohammad Hatta melalui pidatonya yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI). Sejak itu bangsa Indonesia terperangkap seumur hidupnya ke dalam kerangka penipuan yang halus yang disebut dengan kerangka penipuan dengan uang fiat alias uang politikus. Perangkap ini bak parasit yang menghisap darah tumpangannya secara perlahan. Mungkin tidak terlalu perlahan, karena kadang-kadang sang tumpangan sampai jatuh miskin karena hiperinflasi. Yang pasti tumpangan ini dibiarkan hidup menderita.

Teks pidato Bung Hatta adalah sebagai berikut:

Besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah satu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadap penghidupan baru.

Besok mulai beredar Uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang syah. Mulai pukul 12 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang syah, tidak laku lagi. Beserta dengan uang Jepang ikut pula tidak berlaku Uang De Javasche Bank.

Dengan ini tutuplah masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita.

Sejak mulai besok, kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita.

Uang Republik keluar dengan membawa perubahan nasib rakyat, istimewa pegawai negeri,  yang sekian lama menderita karena inflasi uang Jepang rupiah republik  yang harganya di Jawa lima puluh kali harga rupiah Jepang. Di Sumatra seratus kali, menimbulkan sekaligus tenaga pembeli kepada rakyat yang bergaji tetap yang selama ini hidup daripada menjual pakaian dan perabot rumah, dan juga kepada rakyat yang menghasilkan, yang penghargaan tukar penghasilannya jadi tambah besar.

Teks ini diliput oleh Kantor Berita Antara tanggal 30 Oktober 1946 dan disitir oleh banyak penulis dan bisa dijumpai di banyak situs internet yang berhubungan dengan keuangan.[1], [2], [3], [4]  Seorang yang punya rasa ingin tahu akan bertanya-tanya, kenapa seorang Mohammad Hatta yang mendalami bidang ekonomi mengatakan uang fiat yang bernama rupiah akan mengeluarkan rakyat dari penderitaan. Bukankah uang fiat, uang politikus, selalu menjadi alat para politikus untuk menggrogoti tabungan rakyat secara diam-diam dan membawa penderitaan bagi rakyat terutama kelas menengah?

Mohammad Hatta dipandang sejarawan sebagai pahlawan tanpa noda sama sekali. Apakah para sejarawan ini masih bisa mempertahankan opininya setelah melihat apa yang diperbuat pemerintah dengan rupiah selama 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun atau 80 tahun kemudian. Nilai riil rupiah nyaris nol ketika rupiah berumur 60 tahun dimakan inflasi. Pemerintah menjadikan rupiah sebagai sarana untuk mengutil tabungan rakyat Indonesia dengan jalan mencetaknya secara terus menerus sehingga nilai riilnya turun.


Rupiah Hanya Alat Pembayaran Yang Syah, Tidak Didukung Asset Riil

Pada penerbitan perdananya, pecahan tertinggi adalah Rp 100. Yang menarik dari uang ORI ini ialah bahwa tulisannya sudah ditulis dengan ejaan Soewandi. Perhatikan huruf “u” nya, bukan “oe” seperti ejaan Van Ophuijsen. Padahal ejaan itu baru resmi berlaku pada tanggal Tanggal 19 Maret 1947. Mungkin diantara pembaca yang jeli melihat ejaan yang tertera di gambar uang kertas tertanggal 17 Oktober 1945 ini berbeda dengan ejaan yang populer waktu itu.


Pecahan tertinggi ORI (Oeang Republik Indonesia) saat peredaran perdana tahun 1946

Niat tidak baik sudah ada sejak awal penciptaan uang rupiah. Kata rupiah digunakan untuk nama mata uang Republik Indonesia karena maksud-maksud tertentu. Mungkin karena mata uang gulden Hindia Belanda yang sebelumnya terbuat dari perak dan dalam pergaulan sehari-hari, satuan uang ini sering disebut perak secara informal. Orang secara informal menyebut lima puluh gulden dengan lima puluh perak dan lima perak untuk lima gulden. Gulden memang identik dengan perak, karena terbuat dari perak.

Pemilihan kata rupiah ini adalah untuk menyakinkan masyarakat bahwa uang kertas rupiah sama derajadnya dengan uang perak dan masih layak disebut perak. Arti rupiah sebenarnya adalah “perak” dalam bahasa Sansekerta. Dengan demikian orang masih bisa mengatakan lima puluh perak untuk lima puluh rupiah. Tetapi peraknya republik hanyalah kertas, bukan perak logam mulia. Dan juga jangan dikira bahwa rupiah yang beredar didukung oleh cadangan perak atau emas. Republik tidak punya perak dan emas sebagai cadangan yang mendukung uang kertas yang beredar. Uang rupiah sejak awal diciptakannya adalah uang fiat, uang politikus yang bisa dicetak seenaknya. Patut diduga bahwa politikus dan pendiri bangsa ini mempunyai niat untuk menggrogoti nilai riil tabungan rakyatnya. Demikian juga penerusnya. Tidak perlu heran jika sepanjang sejarah, pemerintah Republik tidak pernah mencetak uang perak atau uang emas untuk diedarkan dan dijadikan alat tukar. Yang ada hanyalah uang kertas. Andaikata ada uang emas dan perak yang dicetak, maka fungsinya untuk souvenir, cindra mata.

Kata rupiah yang artinya perak sangat kontradiktif dengan inskripsi yang tertera pada uang rupiah tersebut yang berbunyi:

“Tanda Pembajaran Yang Sjah”

atau dengan ejaan yang sekarang artinya “tanda pembayaran yang syah”. Artinya uang ini tidak didukung oleh logam mulia. Kata-kata “tanda pembayaran yang syah” ini adalah yang pertama kali berlaku di Nusantara. Pada mata uang yang pernah beredar sebelumnya, kata “tanda pembayaran yang syah” tidak dikenal. Ini merupakan ciptaan para politikus republik yang orisinil. Bahkan pada uang pendudukan Jepang pun tidak ada inskripsi seperti ini. Pada uang yang diedarkan oleh Hindia Belanda inskripsinya berbunyi: “bayarkan sekian gulden (nilai nominal setara dengan gulden perak) kepada pembawa uang ini, jika diminta”. Artinya uang Belanda bisa ditukar dengan perak. Niat awal dari pendiri republik ini adalah sudah jelas yaitu akan menggunakan sistem uang fiat sehingga bisa mencetaknya dengan semaunya. Itu dipelopori oleh Bung Hatta.

Pada saat dikeluarkannya, mungkin bank sentral republik waktu itu masih naif, (mungkin juga tidak) mereka membagikan Rp 1 kepada setiap warga negara, anak-anak, pemuda, orang tua, semua dapat bagian. Mertua saya menceritakan betapa senang dia mendapat uang itu bagai mendapat durian runtuh. Dia pakai untuk jajan. Awalnya uang Rp 1 ORI bisa dipakai untuk beli nasi dan lauk pauknya beberapa porsi. Setelah beberapa hari pedagang menaikkan harga-harga. Tindakan para pedagang bisa dimaklumi karena uang kertas tidak enak dan tidak mengenyangkan, lain halnya dengan makanan atau pakaian yang mempunyai manfaat yang nyata.

Ketika ORI dikeluarkan dengan dektrit no 19 tahun 1946 pada tanggal 25 Oktober 1946 mempunyai nilai tukar terhadap uang sejati (emas) Rp 2 = 1 gram emas. Jadi Rp 1 ORI pada saat dikeluarkan punya nilai dan daya beli setara dengan Rp 100.000 uang tahun 2007 atau sekitar Rp 175.000 uang 2010. Tetapi nilai tukar ini cepat sekali berubah.


Pecahan Rp 250 adalah pecahan tertinggi pada penerbitan ORI ke dua tahun 1947.

Pecahan tertinggi pada saat uang rupiah ORI dikeluarkan pada tahun 1946 pecahan terbesar adalah Rp 100.  Sebagai uang fiat, uang politikus, pemerintah bisa mencetaknya dengan seenaknya, tanpa batas. Bisa tebak kelanjutannya, pemerintah Republik mencetak uang seenaknya dengan kecepatan penuh. Ternyata mesin cetak itu masih kurang cepat, sehingga setahun kemudian Republik merasa perlu untuk membuat pecahan baru yang lebih besar yaitu pecahan Rp 250. Tahun 1947 keluar pecahan-pecahan baru dengan pecahan tertinggi Rp 250.


Pecahan Rp 600 adalah pecahan tertinggi pada penerbitan ORI ke tiga tahun 1948.

Pecahan Rp 250 ini pun tidak cukup untuk menhancurkan tabungan rakyat. Kemudian tahun 1949 dicetak lagi pecahan Rp 600. Pecahan tertinggi uang yang beredar naik dari Rp 100 ke Rp 600 dalam waktu 3 tahun bukan hal kecil. Apa yang dilakukan pemerintah Republik hanya untuk membuat rakyatnya secara nominal kaya, tetapi secara riil miskin.

Perdaran ORI dianggap tidak cukup menyengsarakan rakyat, banyak daerah seperti Sumatra Utara, Jambi, Banten, Palembang, Aceh, Lampung dan entah mana lagi juga mengeluarkan uangnya sendiri. Bahkan, cerita mertua saya, di Jogya, ada dua uang daerah, yaitu yang dikeluarkan oleh Paku-Alaman dan yang dikeluarkan Kraton Jogya. 

Untuk sementara pencetakan uang yang berlebihan dimasa revolusi ini tidak nampak dampaknya pada nilai riil uang. Karena pada masa ini ekonomi sedang mandeg. Sirkulasi uang terbatas. Orang tidak menggunakan uang, melainkan melakukan barter. Nenek saya ketika mengungsi, membawa banyak kain batik yang ditukarkan dengan makanan ketika diperlukan.  Akan tetapi hal ini seperti bom waktu. Pada saat likwiditas mulai mengalir dan ekonomi bergerak, uang digunakan kembali, maka uang yang berlimpah ini akan mengejar asset riil sehingga gejala inflasi baru nampak. Pada periode sejarah berikutnya terlihat bagaimana inflasi sulit dikendalikan.

Pada saat ORI dikeluarkan, nilai tukarnya terhadap uang sejati (emas) 1gr emas = Rp 2 dan setelah gunting Sjafruddin tanggal 10 Maret 1950, diberlakukan 1 gr emas = Rp 4,30 hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Ini nilai resmi. Nilai riil resmi uang rupiah jatuh, dan 53% nilainya menguap hanya dalam kurun waktu 3 tahun akibat kebebasan pemerintah mencetak uang. Artinya bagi yang memiliki tabungan dalam bentuk uang ORI di bawah bantal atau di dalam celengan, kehilangan nilai riil resmi sebesar 53%. Dengan data ini, apakah para sejarawan masih menganggap Mohammad Hatta sebagai pahlawan tanpa noda? Dimana perubahan nasib rakyat yang dijanjikannya pada tanggal 30 Oktober 1946 itu? Mungkin yang dimaksud dengan perubahan nasib rakyat untuk menjadi lebih buruk.

Ironis sekali dengan bunyi Pembukaan UUD yang disusun para pendiri bangsa ini:

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

Bagaimana mungkin bisa memajukan kesejahteraan dan kemakmuran dengan mencetak uang sedemikian banyak dan cepatnya sampai nilai riilnya menguap 53% dan tersisa hanya tinggal 47% hanya dalam 3 tahun? Apakah para pendiri bangsa ini bersungguh-sungguh dan tulus dalam ucapannya (ungkapannya) di dalam UUD 45 itu? Apakah ucapan Hatta tanggal 30 Oktober 1946 mengenai rupiah adalah bersungguh-sungguh dan tulus.

Pada saat yang sama, beredar juga uang NICA (pemerintah pendudukan Belanda). Kalau ORI dikeluarkan oleh bapak-bapak pendiri bangsa, maka uang NICA dan uang pemerintah pendudukan Belanda dikeluarkan oleh pengkhianat bangsa. Apakah pemerintah pendudukan Belanda dan pengkhianat bangsa ini lebih buruk dari para bapak pendiri bangsa?

Kalau uang rupiah ORI bertuliskan “Tanda Pembajaran Jang Sjah” (Tanda Pembayaran Yang Syah). Artinya sudah jelas bahwa pemilik rupiah tidak bisa ke bank dan menukarkan uangnya dengan asset riil (Inggris: tangible). Rupiah secara terang-terangan tidak didukung asset yang riil. Sedangkan uang pemerintah pendudukan Belanda bertuliskan “ De Javasche Bank membajar kepada pembawa ........ gulden/rupiah”. Dan arti gulden adalah uang perak, maka uang kertas pemerintah pendudukan Belanda ini “resminya” didukung dengan cadangan perak.


Pecahan Rp 50, uang Hindia Belanda keluaran tahun 1943


Pecahan Rp 10, uang Pemerintah Federasi Indonesia, keluaran tahun 1946

Dikatakan “resminya”, karena kenyataannya belum tentu. Setelah perang, biasanya, negara jatuh miskin dan tidak punya cadangan emas atau perak. Dan bank sentral bisa jadi tidak punya kolateral emas dan perak untuk mendukung uang kertasnya karena sudah disita pemerintah pendudukan Jepang sebelumnya. Walaupun De Javasche Bank adalah perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa Amsterdam, situasi tidak membuat audit menjadi mudah di masa semacam itu. Jadi resminya, uang kertas dari De Javasche Bank bisa ditukarkan (uang) perak di semua cabang-cabang De Javasche Bank sebesar nilai nominalnya yang tertulis. Walaupun kenyataannya sangat meragukan. Kalau semua orang membawa uang kertas terbitan De Javasche Bank yang dimilikinya ke cabang-cabang bank yang bersangkutan untuk ditukarkan dengan perak, pasti semua cabang-cabang bank itu akan cepat-cepat menutup pintunya. Seperti Nixon menutup penukaran dollar ke emas tahun 1971. Dalam keadaan perang, jangan berharap terlalu banyak orang berlaku jujur, apakah itu dari pihak Belanda atau republik.




[1] Mengenang Detik-Detik Beredarnya Uang Republik Indonesia, http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Berita/hari_keuangan.htm
[2] Menuju Hari Keuangan ke-63:  30 Oktober 1946-30 Oktober 2009 - Dari Bung Hatta kepada Indonesia, http://beacukaikediri.wordpress.com/2009/10/16/dari-bung-hatta-kepada-indonesia/
[3] Sejarah Bank Indonesia : Sistem Pembayaran - Periode 1953-1959, Unit Khusus Museum Bank Indonesia
[4] Oeang Repoeblik, Mohammad Iskandar, Jurnal Sejarah, Vol. 6, No.1 Agustus 2004
 



Disclaimer:

Dongeng ini tidak dimaksudkan sebagai anjuran untuk berinvestasi. Dan nada cerita dongeng ini cenderung mengarah kepada inflasi, tetapi dalam periode penerbitan dongeng ini, kami percaya yang sedang terjadi adalah yang sebaliknya yaitu deflasi US dollar dan beberapa mata uang lainnya.

Ekonomi (dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda mentraktir EOWI makan-makan.

Monday, August 4, 2014

(No.45) - PENIPU, PENIPU ULUNG, POLITIKUS DAN CUT ZAHARA FONNA

Sejarah, dongeng satir, humor sardonik dan ulasan tentang konspirasi, uang, ekonomi, pasar, politik, serta kiat menyelamatkan diri dari depressi ekonomi global di awal abad 21





(Terbit, insya Allah setiap hari Minggu atau Senen)

 

 

Periode Jaman Normal   



Nama resminya yang diberikan oleh para penulis buku sejarah adalah jaman “Penjajahan Belanda”. Periode sebelum tahun 1930an disebut jaman Normal oleh kakek-nenek yang pada saat penulisan buku ini, mereka sudah berumur di atas 90 tahun, kalau masih hidup. Pemberian resmi jaman Penjajahan bisa dimengerti karena para penulis buku sejarah yang direstui oleh pemerintah harus memberi nama yang berkonotasi negatif terhadap jaman Normal, untuk mendiskreditkan pemerintahan yang lalu (Hindia Belanda). Dan Belanda yang tidak ikut menyusun buku sejarah Indonesia, tidak bisa membela diri. Seperti halnya dengan kata Orde Lama (Orla, 1959 - 1966), penamaan ini bisa bernada negatif karena nama itu adalah nama pemberian pemerintahan berikutnya, yaitu Orde Baru (Orba, 1967 - 1997) dan pada saat penulisan sejarah itu politikus Orla sudah disingkirkan habis-habisan pada saat pergantian rejim. Berbeda halnya dengan jaman Reformasi, walaupun ada pergantian rejim, nama Orba masih dipakai karena masih banyak anasir-anasir Orba yang bercokol di dalam rejim Reformasi (1998 - ). Jadi..., sulit nama Orba ditukar menjadi Orde Lepas Landas Nyungsep, atau nama yang konotasi negatif lainnya. Catatan: nama Orde Lepas Landas Nyungsep cocok untuk pemerintahan rejim Suharto karena di dekade akhir pemerintahannya dicanangkan sebagai era lepas lamdas (apapun artinya) dan kemudian kenyataannya diakhiri dengan ekonomi yang nyungsep.

Jaman penjajahan Belanda walaupun nama resminya berkonotasi negatif, kakek nenek kita menyebutnya dengan nama yang megah yaitu jaman Normal. Seakan-akan jaman Revolusi (1945 – 1950), jaman Sukarno atau jaman Orba, tidak bisa dikategorikan sebagai jaman yang normal. Kenyataannya memang demikian. Ciri jaman Normal menurut mereka ialah harga barang tidak beranjak kemana-mana alias tetap. Di dalam keluarga, hanya suami saja yang kerja dan bisa menghidupi anak sampai 12 dan istri (kadang lebih dari satu). Ibu tetap di rumah merawat anak (yang banyak itu). Cukup sandang dan pangan. Gaji 1 bulan bisa dipakai foya-foya 40 hari (artinya tanpa harus menghemat, mereka masih bisa menabung). Dibandingkan dengan kondisi sekarang (apakah anda di jaman reformasi atau di jaman Orde Baru), suami dan istri bekerja untuk membiayai rumah dengan anak 2 orang dan itupun masih mengeluhkan gaji yang pas-pasan.

Karena merasa masih penasaran dengan tingkat kemakmuran masa itu, saya pernah tanyakan kepada mertua, berapa harga rumah dan makan dengan lauk yang wajar. Harga rumah di Kali Urang 1000 Gulden. Makan nasi dengan lauk, sayur dan minum 1 sen. Dengan kata lain harga rumah dulu adalah setara dengan 100.000 porsi nasi rames. Kalau tahun 2007 di Jakarta harga nasi rames Rp 10.000 dan dianggap bahwa harga rumah yang bagus di Kali Urang setara dengan 100.000 porsi nasi rames, maka harga tahun 2007 adalah Rp 1 milyar. Kira-kira itulah harga rumah yang bagus di daerah itu. Jadi kalau rata-rata 1 keluarga terdiri dari 2 orang tua dan 10 orang anak dan bisa makan foya-foya selama 40 hari, pasti penghasilannya setara Rp 9,60 juta lebih uang 2007 (setara 960 porsi nasi rames). Ayah dari mertua saya adalah guru bantu. Gajinya 40 gulden per bulan atau setara dengan 4.000 porsi nasi rames. Jumlah ini mempunyai daya beli setara dengan Rp 40 juta per bulan uang 2007 (di Jakarta, harga nasi rames Rp 10.000 per porsi di tahun 2007 dan naik menjadi antara Rp 15.000 - Rp 20.000 di tahun 2010). Dengan penghasilan seperti itu, di jaman Normal, seorang istri tidak perlu kerja.

Gaji pembantu waktu itu 75 sen per bulan atau setara dengan 75 porsi nasi rames. Berarti berdaya beli setara dengan Rp 750 ribu uang tahun 2007. Atau Rp 1,25 juta uang tahun 2010. Padahal gaji rata-rata pembantu rumah tangga di Jakarta tahun 2010 adalah Rp 600.000 per bulan. Jadi dibandingkan dengan jaman Normal, maka jaman Reformasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke II, pembantu rumah tangga mengalami penurunan kemakmuran sebesar 50%.

Kita bisa telusuri terus gaji-gaji berbagai profesi pada masa itu seperti dokter dan insinyur. Kesimpulannya bahwa daya beli waktu itu tinggi. Jadi tidak heran kalau jaman penjajahan dulu disebut jaman Normal (artinya jaman lainnya tidak normal).

Bagaimana bisa makmur? Jawabnya mungkin sederhana sekali. Kemungkinan ada tiga hal yang membuat daerah Hindia Belanda makmur dimasa itu. Pemerintahan Hindia Belanda tidak menggunakan uang fiat melainkan uang sejati yang didukung oleh logam mulia dan tidak bisa dicetak seenaknya. Yang kedua karena adanya Tanam Paksa (cultuurstelsel) yang kemudian diliberalisasi. Tanam Paksa mengarahkan petani menanam komoditi pertanian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, bukan asal tanaman saja. Liberalisasi memungkinkan masuknya swasta yang lebih mempunyai orientasi bisnis sehingga ekonomi menjadi lebih effisien. Dan yang ketiga adalah pemerintahan yang kecil sehingga tidak memerlukan biaya yang membebani pelaku ekonomi.

Dalam sistem moneter, penguasa keuangan dimasa itu adalah De Javasche Bank. Bank sentral Hindia Belanda ini adalah bank swasta yang baru berdiri tahun 1828 dan diberi hak monopoli mengeluarkan uang. Dan uang yang dikeluarkan adalah uang emas dan perak atau uang kertas yang bisa ditukarkan dengan logam mulia. Dengan kata lain, uang kertasnya didukung oleh logam mulia, asset riil. Dengan sistem uang sejati – uang yang emas dan perak atau yang didukung oleh cadangan logam mulia, inflasi selalu terkendali. Pemerintah tidak bisa seenaknya mencetak uang. Kestabilan harga bisa dijamin. Hanya mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran saja yang bisa mengendalikan harga, bukan faktor moneter (pertambahan uang yang beredar). Baik itu harga bahan makanan, barang konsumsi sampai pada harga jasa dan upah kerja. Memang selama periode ini terkadang ada ganguan pada pasokan logam mulia semasa Perang Dunia I. Selebihnya semuanya berjalan normal.

Mengenai Cultuurstelsel sebenarnya bukan hal yang baru pada saat itu, karena Cultuurstelsel  merupakan perluasan dari Preangerstelsel (Sistem Priangan) di Jawa Barat yang diberlakukan sejak tahun 1677 atau 1,7 abad sebelum Tanam Paksa. Tanah Priangan di serahkan Amangkurat II dari Mataram kepada VOC pada saat Amangkurat II membuat persekutuan dengan VOC untuk menghadapi pemberontakan Trunojoyo.

Tentang Tanam Paksa, banyak sejarawan Indonesia mengecam sistem ini. Katanya kejam. Dan opini ini didukung oleh beberapa kalangan Belanda sendiri, seperti Eduard Douwes Dekker asisten residen Lebak, Banten yang kemudian menjadi seorang sastrawan penulis dengan nama samaran Multatuli. Bukunya yang terkenal berjudul Max Havelaar (1860), berupa novel satiris yang berisi kritik atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang-orang pribumi dalam kaitannya dengan Tanam Paksa. Novel adalah novel yang fiksi. Baik sebagian atau seluruhnya. Walaupun tidak menutup peluang adanya novel yang didasari pada kejadian nyata dan diungkapkan dengan bahasa yang hiperbolik. Apapun hakekat yang sebenarnya dari Max Havelaar, novel ini bisa mempengaruhi sejarawan seakan merupakan sesuatu yang pernah terjadi. Tanam Paksa itu buruk.

Bahasa Belanda Tanam Paksa adalah cultuurstelsel atau dalam bahas Inggrisnya cultivation system. Jadi secara harfiah, cultuurstelsel berarti sistem kebijakan pertanian. Pemberian nama Tanam Paksa adalah untuk memberikan konotasi yang negatif terhadap kebijakan (atau ketidak-bijakan, tergantung konotasi yang mau diberikan) yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Kenyataannya adalah bahwa, pemerintah Hindia Belanda mengharuskan petani penyewa tanah untuk menanami 20% dari tanahnya dengan komoditi yang sedang laku di Eropa, yaitu kopi, gula dan nila dan hasilnya diserahkan ke pemerintah sebagai uang sewa tanah dan penggunaan sistem irigasinya. Tanah yang dikuasai Hindia Belanda tidak diperoleh secara gratis, melainkan dengan biaya. Tanah konsesi Bagelen, Banyumas, dan Kedu misalnya, diperoleh sebagai pembayaran bantuan Belanda kepada Kraton Yogyakarta untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Dalam perang ini 200 ribu orang di pihak Jawa mati dan 15 ribu dari pihak Belanda mati serta menelan biaya 20 juta gulden dari pihak Belanda.

Sistem irigasipun diperluas untuk memastikan bahwa semua sawah dan tanah pertanian yang dicetak (baru dan lama) terpenuhi kebutuhan airnya. Masyarakat Jawa pada masa sebelum Tanam Paksa sudah mengenal sistem irigasi yang sederhana, menggunakan bambu untuk mengalirkan air sungai ke sawah-sawah. Pada masa Tanam Paksa ini Belanda membagun jaringan irigasi primer dan sekunder. Sistem irigasi ini dilengkapi juga dengan tatakelola airnya. Pemerintah Hindia Belanda mengetahui benar bahwa air sangat essensial bagi perkebunan tebu, nila dan sawah. Tanpa pengairan yang baik, cultuurstelsel, tidak akan berhasil.

Dengan demikian, bisa dikatakan angka 20%, dalam Tanam Paksa itu sebagai pajak penghasilan atau sewa tanah dan/atau pembayaran atas layanan irigasi yang diberikan oleh pemerintah. Saluran irigasi harus dirawat dan gaji para mantri (pegawai pengatur) air harus dibayar. Tidak ada yang gratis.

Angka 20% ini kecil dibandingkan pajak-pajak di jaman Republik Indonesia merdeka. Pajak penghasilan selama Orde Baru dan periode sesudahnya mencapai 30% - 35%. Ini tidak termasuk pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, pajak jalan, pajak barang mewah dan sederet lagi. Dibandingkan dengan pajak penghasilan di masa Republik Indonesia merdeka yang bisa mencapai 35% pada jaman Orba. Tanam paksa lebih baik dan penjajah Belanda lebih bermurah hati dari pada politikus republik.

Kalau mau disebut konsesi penggunaan tanah atau pajak, setoran Tanam Paksa yang 20% ini juga kecil dibandingkan dengan porsi pemerintah republik dalam perjanjian kontrak produksi sharing (kontrak PSC, Production Sharing Company) dalam  bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak semasa periode Orde Baru dan periode sesudahnya. Dalam kontrak PSC, porsi pemerintah adalah 85% untuk produksi minyak dan 65% untuk produksi gas. Padahal dibandingkan dengan Tanam Paksa resiko gagal dalam eksplorasi jauh lebih besar dan itu ditanggung kontraktor penggarap. Menanam kopi, tebu dan nila resiko gagalnya kecil. Siapapun yang mengatakan beban yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Hindia Belanda) sebesar 20% dari hasil panen sebagai beban yang berat, mereka ini harus melihat kontrak PSC dan pajak penghasilan di jaman Republik Indonesia semasa Orde Baru dan sesudahnya.

Pemerintah penjajahan Hindia Belanda memang kejam, menariki 20% dari hasil pertanian. Dan pemerintah Republik Indonesia lebih kejam lagi karena pajak yang ditariknya lebih tinggi. Itu adalah sifat pemerintah, birokrat dan politikus. Yang ada adalah kejam dan lebih kejam. Jadi kalau nenek-kakek kita dulu menyebut jaman Belanda ini sebagai jaman Normal, maksudnya, jaman republik jauh lebih tidak enak. Yang mereka tidak sadari ialah, bahwa kesengsaraan itu disebabkan oleh para politikus penggerak roda pemerintahan.

Cultuurstelsel mengalami masa sosialisasi selama 10 tahun sejak tahun 1830, baru kemudian bisa secara effektif berjalan. Tetapi sepuluh tahun kemudian, sekitar dekade 1850, sistem ini banyak dikritik karena terlalu banyak campur tangan pemerintah. Muncul keinginan untuk meliberalisasi sistem pertanian bahan-bahan komoditi. Liberalisasi baru dilakukan tahun 1870 dengan diberlakukannya undang-undang agraria yang baru Agrarische Wet. Swasta diperbolehkan masuk di sektor bisnis komoditi pertanian. Monopoli pemerintah dihapuskan dan peran swasta menjadi dominan. Perkebunan-perkebunan baru dibuka. Tanaman-tanaman komoditi baru diperkenalkan dan akhirnya perkebunan seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit, nila, tebu dan tembakau bekembang. Perkebunan-perkebunan karet, teh, kelapa sawit milik pemerintah sekarang banyak berasal dari perkebunan-perkebunan Belanda di masa pasca Tanam Paksa.

Dengan beban pajak yang relatif ringan, mudah diduga bahwa ekonomi menjadi marak yang memungkinan infrastruktur bisa dibangun secara ekonomis. Sistem perkereta-apian dibangun dan mulai dioperasikan tahun 1864. Karena latar belakang pembangunan jaringan kereta api ini adalah kebutuhan ekonomi bukan karena kepentingan politik, maka peran swasta menjadi dominan. Mengikuti permintaan pasar, jaringan kereta api terus berkembang melewati masa boom ekonomi 1920an dan depresi 1930an. Dan hingga tahun 1939, panjang rel telah mencapai 6.811 km.[1]

Dilihat dari segi pemerintahannya, menurut penuturan orang-orang tua dulu, bahwa pada jaman Normal ini hanya ada 5 kementerian saja, yaitu:

  • Departement van Economische Zaken (Ekonomi)
  • Departement van Sociale Zaken (Sosial)
  • Departement van Verkeer en Waterstaat (Perkerjaan Umum)
  • Departement van Binnenlandsche Zaken (Dalam Negri)
  • Departement van Onderwijs en Eredienst (Pendidikan dan Budaya/Kepercayaan)
Tidak ada departemen Penerangan dan Informasi, tidak ada departemen Pertanian, Kehutanan, Perkebunan. Tidak ada kementerian urusan ibukota Jakarta, tidak ada departemen Pariwisata, Olah Raga dan Pemuda, dan departemen-departemen lain. Kecilnya birokrasi tidak hanya membuat budget pemerintah untuk membayar gaji pegawai dan menyediakan kantornya rendah, tetapi juga membuat rantai perijinan birokrasi menjadi pendek. Parlemennya juga kecil. Anggota Volksraad (Dewan Rakyat, parlemen) hanya 38 orang. Dibandingkan dengan anggota DPR – Dewan Perwakilan Rakyat (2009) adalah 560 orang ditambah dengan DPD – Dewan Perwakilan Daerah 132 orang. Dan kalau mau dihitung dengan DPR-D tingkat I dan II, total menjadi 15.987 orang. Tentu saja pembandingan ini tidak aci, karena dewan kota di jaman penjajahan Belanda juga harus dimasukkan. Sebagai perbandingan yang adil – jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1920 ke 2009 naik 4,2 kali lipat yaitu dari 54 juta jiwa (tahun 1920) menjadi 226 juta (tahun 2009). Sedangkan anggota parlemennya naik 18,2 kali lipat. Kementeriannya naik 7,5 kali lipat. Jangan heran kalau pajak penghasilannya naik 12 kali lipat. Ekspansi birokrasi pemerintahan republik lebih cepat daripada kenaikan populasi, oleh sebab itu beban oleh republik (jauh) lebih berat dari pada beban yang diberikan pemerintahan penjajahan Belanda (di jaman Normal) kepada rakyat. Pajak upah (penghasilan) di jaman Normal 3%.

Negara sekecil Belanda tidak mungkin menjajah dengan birokrasi besar. Kalau dibandingkan dengan pegawai negri republik tahun 2009 misalnya, untuk menjalankan republik Indonesia diperlukan 4,4 juta pegawai negri. Ini tidak termasuk calon pegawai negri yang biasanya memakan waktu yang cukup lama untuk menunggu sampai pengangkatan, serta pegawai tidak tetap yang tidak pernah bisa jadi pegawai negri. Dan pada saat yang sama (tahun 2009) populasi Belanda hanya 16,6 juta orang dengan jumlah laki-laki dewasa (25 – 60 tahun) sebanyak 4,2 juta. Kalau pada tahun 2009 harus memerintah Indonesia dan semua aparat birokrasinya dari Belanda, maka semua penduduk laki-laki Belanda dewasa (25 – 60 tahun) harus menjadi pegawai urusan negri jajahan. Ini dengan catatan bahwa pribumi tidak ada yang mau jadi antek-antek penjajah. Pengandaian ini mungkin terlalu berlebihan. Baiklah..., kalau hanya separo saja pegawai negri yang Belanda dan sisanya orang lokal, maka 50% dari laki-laki dewasa Belanda harus menjadi pegawai urusan negri jajahan. Ini masih terlalu bayak.

Kalau perandai-andaian ini ditarik ke jaman Normal dulu, maka  kesimpulannya akan sama, yaitu bahwa penduduk Belanda tidak akan bisa mengisi posisi birokrasi ala republik Indonesia yang seperti ini.

Periode ini, di Jawa diluar wilayah kesultanan Jawa, melahirkan pedagang-pedagang yang tangguh seperti Oei Tiong Ham raja gula Asia, Tasripin pengusaha dari Semarang, Nitisemito raja kretek dari Kudus. Usaha Oei Tiong Ham yang ada di Indonesia masih tersisa sampai setelah kemerdekaan dan dinasionalisasi ketika jaman Sukarno. Nitisemito yang agak eksentrik konon ceritanya menempeli dinding rumahnya dengan uang gulden perak. Masih banyak lagi pengusaha-pengusaha sukses dari Jawa yang kurang terkenal dan juga dari Sumatera seperti Sutan Lerang eksportir produk-produk lokal ke Singapura memiliki tanah sepertiga sampai setengah kota Padang, ahli warisnya (generasi ke 4) sampai sekarang masih bisa menjuali tanah warisannya secara bertahap.

Yang disebutkan di atas tidak termasuk raja-raja yang juga mempunyai industri. Seperti kraton Mangkunegara dengan pabrik gula Colo Madu dan Tasik Madu serta kraton Yogya dengan pabrik gula Grisikan nya.

Oleh kakek-nenek kita yang mengalami hidup dimasa ini, periode ini disebut jaman Normal mungkin karena pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda mengikuti pertumbuhan ekonomi dunia dan pemerintah pusatnya yaitu Belanda. Pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda mulai mengikuti pertumbuhan ekonomi dunia dan penjajahnya sekitar tahun 1880an. Sebelumnya selalu lebih lambat (Grafik VII - 2). Hal ini berakhir sampai masuknya Jepang ke Hindia Belanda tahun 1942. Ekonomi republik eks-Hindia Belanda terpuruk dan tumbuh kerdil dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia dan ekonomi mantan-penjajahnya.



Grafik VII - 2       Perbandingan pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda, Dunia dan Belanda dari tahun 1810 sampai 1970. GDP per kapita dalam (1990 $).

Kombinasi pajak yang relatif rendah pada periode jaman Normal ini, kebebasan pasar dan kebebasan berusaha serta penggunaan uang sejati (emas dan perak) yang membuat inflasi (pencetakan uang) yang terkendali, membuat ekonomi Hindia Belanda bisa tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Layaklah sekiranya kakek-nenek kita menyebut masa ini sebagai jaman Normal. Walaupun mereka tidak tahu mengenai ekonomi, tetapi mereka bisa merasakannya. Nenek saya yang hanya bisa baca-tulis dalam Arab-Melayu (Arab gundul) dan membaca huruf latin, berprofesi sebagai penyewa tanah pemerintah, yang dikelolanya sebagai sawah padi. Sedang kakek saya bekerja sebagai guru. Dari profesinya, mereka bisa memiliki dua buah rumah di Semarang dan tabungan yang cukup. Sayangnya tabungannya habis dicuri maling ketika masa revolusi kemerdekaan.

Sebagai pembanding antara jaman Normal dan jaman Indonesia merdeka, anak-anak dari kakek-nenek saya rata-rata sarjana; ada yang dokter, sarjana hukum, doktorandus, tidak ada seorangpun yang bisa memiliki rumah dua seperti orang tua mereka yang pendidikannya rendah. Bahkan ada salah satu anaknya dari 12 anaknya yang tidak mampu membeli rumah. Rumah bisa diperolehnya karena memperoleh uang pesangon penggusuran (uang pindah). Saya tidak tahu secara pasti apakah kehidupan kakek dan nenek saya cermin masyarakan dimasa itu atau tidak. Tetapi itulah hakekat arti Normal dan merdeka menurut kakek dan nenek saya. Sebuah opini yang subjektif.

Jaman Normal tidak selamanya makmur dan ekonomi bisa tumbuh berkesinambungan. Pada masa depressi dunia tahun 1930an, Hindia Belanda juga terkena imbasnya. Ekonomi mengalami kontraksi. Di tengah berkecamuknya Perang Dunia II, kepercayaan rakyat, terutama kelas menengah dan kelas atas, terhadap uang kertas gulden menyurut. Uang perak secara perlahan hilang dari peredaran, masuk ke dalam celengan dan lemari besi orang-orang berduit atau dipendam di dalam tanah. Ketika Jepang masuk, mereka juga memintai uang-uang perak yang ada dan ditukar dengan rupiah pendudukan Jepang yang terbuat dari kertas. Ada penduduk yang menyerahkannya dan banyak yang tetap memendamnya di dalam tanah. Orang-orang yang memutuskan untuk membangkang dan tetap memendam uang-uang peraknya di dalam tanah, terbukti dikemudian hari sebagai orang yang beruntung. Kata beruntung tidaklah terlalu tepat. Yang tepat adalah: “tidak dirugikan”. Uang perak dan emasnya tidak beranak, tetapi juga tidak berkurang nilai riilnya.


[1] Proyek Efisiensi Perkeretaapian, Siti Khoirun Nikmah & Valentina Sri Wijiyati, International NGO Forum on Indonesian Development, Working Paper No.1, 2008




Disclaimer:

Dongeng ini tidak dimaksudkan sebagai anjuran untuk berinvestasi. Dan nada cerita dongeng ini cenderung mengarah kepada inflasi, tetapi dalam periode penerbitan dongeng ini, kami percaya yang sedang terjadi adalah yang sebaliknya yaitu deflasi US dollar dan beberapa mata uang lainnya.

Ekonomi (dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda mentraktir EOWI makan-makan.