Dulu ada seorang teman sering
mensitir sebuah ungkapan berasal dari buku yang dibacanya. Bunyi ungkapan itu
adalah sebagai berikut:
Asset adalah sesuatu yang mendatangkan pemasukkan
(income), sedangkan lawannya adalah liability yaitu sesuatu jika kita miliki, maka akan menjadi beban, uang kita
keluar terus
Suatu definisi yang bagus
sekali. Saya kira teman saya itu mengutip ungkapan dari Robert Kiyosaki,
pengarang buku yang terkenal.
Saat ini pemilihan kepada
daerah (pilkada) akan dilakukan secara serentak di Indonesia. Buat EOWI,
pemilihan-pemilihan politik ini membosankan. Karena ujung-ujungnya beban yang
akan ditanggung rakyat semakin berat. Imbalan yang diperoleh dari pemerintah
semakin tidak memadai dibandingkan yang (akan/harus) dibayarnya. Oleh sebab itu
EOWI cenderung untuk mengatakan pemerintah dan negara sebagai liability, bukan sebagai asset.
Kecenderungan meningkatnya beban itu membuat siklus jatuh bangunnya sebuah
pemerintahan atau negara. Penyebab jatuhnya negara lebih banyak datangnya dari
dalam dibandingkan yang dari luar. Emperium yang relatif modern seperti Inggris
Raya, Turki Ottoman, Belanda (dengan Hindia Belanda dan Suriname), Uni Soviet,
punya persamaan dalam hal kejatuhannya, yaitu semua dari dalam. Tidak ada
tentara asing yang masuk dan menggulingkan pemerintahan emperium tersebut. Pada
saat beban penderitaan rakyat sudah terlalu berat, dengan sedikit agitasi,
proses penggulingan pemerintah/negara bergulir, mengalami peningkatan dan
akhirnya berhasil.
Sejarah berulang. Pada jaman
modern dengan sistem demokrasinya, aturan permainan berubah. Politikus
mencalonkan diri untuk dipilih untuk menduduki suatu posisi kekuasaan. Untuk
bisa dipilih mereka melakukan manuver-manuver, menarik simpati pemilih,
mengumbar janji yang enak didengar. Dan demi sebuah posisi kekuasaan ini mereka
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tidak hanya itu, biayanya semakin tinggi
dengan berjalannya waktu.
Beberapa waktu lalu di majalah
Times ada sebuah reportase mengenai meningkatnya biaya kampanye politik di
Amerika Serikat. Saya pikir hal yang sama terjadi juga di Indonesia. Biaya
kampanye politik di Indonesia dalam era reformasi ini meningkat drastis. Trend
dunia demokrasi arahnya sama saja.
Berikut ini adalah chart dari
majalah Times sekitar setahun lalu (23 Oktober 2014)
Dari tahun 1984 sampai 2012,
pengeluaran untuk kampanye politik naik 550%. Dibandingkan dengan GDP hanya
300%. Penghasilan rakyat US naik 120%. Dan biaya kesehatan 420%.
Bahwa biaya kampanye politik
mengalami kenaikan 550% selama 18 tahun (dalam US dollar tentunya) dan
tertinggi dibandingkan pertumbuhan GDP dan pertumbuhan pendapatan, merupakan
suatu ironi.
Apa arti yang terkandung dalam
chart di atas?
Pertama, data statistik ini
bisa diterjemahkan bahwa semakin lama dunia politik dikuasai oleh orang-orang
kaya saja. Setidaknya orang yang mampu menggalang dana yang besar. Kalau orang
yang kurang kaya atau tidak mampu menggalang dana, maka jangan harap akan
terpilih atau masuk ke statistik di atas.
Kedua, orang makin berani
mempertaruhkan hartanya untuk mengejar lowongan kerja yang gajinya secara
nominal kecil. Artinya, dia akan mengejar sesuatu yang lebih besar dan itu ada diluar
gajinya. Apakah itu uang atau status. Apapun yang dikejarnya, akhirnya harus
dibayar oleh pembayar pajak.
Ketiga, semakin lama
janji-janji para calon pemegang posisi kekuasaan, semakin tidak dipercaya. Orang
makin lama makin skeptis terhadap omongan pejabat pemerintah dan politikus. Oleh
sebab itu diperlukan dana lebih banyak lagi untuk menyakinkan para pemilih. Dan
tentu saja, para pemilih harus membayarnya kembali melalui pajak. Dan masalah
pajak yang semakin meningkat ini tidak pernah disinggung dalam kampanye.
Saya tidak percaya ucapan
klise, “berbakti untuk bangsa dan negara”.
Persoalannya adalah kalau dia mau sekedar berbakti
untuk negara dan bangsa, masyarakat,
maka tidak perlu mereka menjadi anggota DPR, presiden atau wakil presiden.
Pekerja sosial seperti mendiang madam Teresa, atau mendiang Albert Schweitzer
lebih mengenai sasaran dari pada menjadi politikus. Jadi......, aksi
mengeluarkan uang yang banyak untuk kampaye patut diduga bermotif mencari
keuntungan dan kekuasaan (yang akhirnya bermuara di harta). Artinya yang
menjadi tujuan politikus dalam menjalankan pemerintahannya bukan semata-mata
memakmurkan rakyat, melainkan......., ambisi pribadi. Dengan kata lain, kalau
yang mereka keluarkan semakin banyak, maka pikiran yang mereka curahkan untuk
kalian...., para pembaca EOWI, voters,
semakin merosot dibandingkan pendahulunya.
Coba bayangkan, untuk seorang anggota senat
diperlukan biaya $10.4 juta dan untuk anggota parlemen perlu $1.6 juta (chart
di bawah berikut).
Saya lihat-lihat, besarnya
kira-kira sama dengan ongkos di Indonesia untuk mejadi anggota DPRD. Setidaknya
itu yang dikatakan pemilik bangkel mobil langganan saya dulu, yang sekarang
sudah beralih ke politik sehingga bengkelnya tutup (bangkrut?). Mungkin juga di
Indonesia lebih mahal lagi.
Dulu para politikus punya
kiat-kiat untuk menarik uang dari kantong anda. Pajak, dari mulai pajak
penhasilan, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan
(bahkan anjungan yang tidak di atas tanah melainkan di atas lautpun kena pajak
bumi dan bangunan), sampai ke bea meterai. Kemudian inflasi. Di banyak negara
punya target 2%. Di Indonesia, pada jaman Sukarno bisa 100%. Pada jaman
Suharto, inflasi riil sampai 25% per tahunnya. Jaman SBY, inflasi riil versi
EOWI sampai 15%. Sekarang ketika inflasi tidak bisa stimulasi pemerintah.
Mesin-mesin pemerintah tumpul untuk membuat inflasi, maka diciptakan teknik
baru. Mau tahu bagaimana?
- Bikin negative interest rate. Artinya, pemerintah pinjam ke masyarakat, dan masyarakat sebagai kreditur pemerintah harus berterima kasih dan diwajibkan membayar bunga kepada pemerintah karena pemerintah sudah mau menjadi debitur.
Biasanya, kreditur memperoleh bunga dari
uang yang dipinjamkan ke debitur, tetapi jaman edan, jaman deflasi, dimana
mesin-mesin inflasi pemerintah sudah tumpul, maka dipakai mesin baru dicobakan.
Namanya NIRP (negative interest rate policy). Bank
sentral Swedia, Eropa, Swiss, Denmark, mengenakan biaya nasabah-nasabah besarnya
yang mendepositkan uangnya.
Untuk nasabah-nasabah kecil, bank-bank
komersial akan mengenakan biaya yang besarnya lebih besar dari bunya. Jadi
secara keseluruhan, mendepositokan uang ke bank, nasabah harus mengeluarkan
uang.
- Untuk nasabah-nasabah besar, seperti perusahaan perusahaan besar, tidak ada pilihan lain. Kembali ke sistem transaksi cash akan merepotkan. Tetapi bagi rumah tangga, lebih baik menyimpan uang di bawah bantal (kiasan saja). Ide yang bagus untuk menghindari kiat-kiat pemerintah memelaratkan rakyatnya, bukan?
Nampaknya pemerintah sudah siap menghadapi
counter measures dari rakyatnya.
Aturan baru sudah didesign. Bahkan di Swedia sudah diterapkan. Transaksi cash dibikin illegal!!! Di Swedia,
mesin-mesin ATM secara perlahan-lahan dikurangi dan akan dihapuskan. Semua
transaksi harus secara elektronik dan tentu saja tercatat. Tidak ada tempat
bersembunyi lagi untuk semua transaksi. Bagi mereka yang protes, sudah disiapkan argumennya: “Kalau semuanya legal, kenapa mesti takut
terbuka, tercatat?”
Persoalannya bukan legal atau illegal. Setiap orang punya ruang privacy yang bukan untuk dibagikan dengan orang lain. Ruang privacy ini adalah suatu yang bukan
untuk berbagi dengan orang lain. Bahkan mungkin termasuk dengan istri atau anak sendiri.
Kita tidak suka mereka tahu. Kalau dengan anak/istri ada hal-hal yang kita enggan berbagi, apalagi dengan pemerintah, pasti lebih banyak lagi. Pemaksaan untuk membuka semua hal termasuk hal-hal
yang sifatnya pribadi adalah invasi terhadap kemerdekaan seseorang. Kalau masalah privacy sudah dimasuki pemerintah, hak dan kebebasan hak individu
menjadi terinjak-injak.
Yang paling terpukul dengan
adanya NIRP adalah para pensiunan. Ketika mereka masih muda, mereka dipajaki.
Mereka berusaha bekerja lebih keras agar supaya bisa menabung dan jumlah
tabungannya cukup untuk hidup layak dihari tuanya dengan fixed income investment, yang biasanya dari bunga bank atau bunga
bond.
Sekarang apa yang terjadi?
Bunga bank negatif. Jadi
lupakan saja bunga tabungan.
Mau beli surat obligasi pemerintah, ….bunganya juga
negatif. Kalau begitu simpan cash
dibawah bantal yang bunganya NOL. Itupun dibikin illegal. Nantinya bisa
masuk penjara.
Malang nian nasiiib
kalian……, hak diinjak-injak, privacy diinvasi, sudah pensiun masih
diperas dan ketika mau menghindar dari sudah disiapkan hukuman……, nasiib.
Sekian dulu, jaga kesehatan anda baik-baik. Juga tabungan anda……..,
bagaimana yaaa….selama masih ada liability yang besar ini.
Disclaimer: Ekonomi (dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda mentraktir EOWI makan-makan.



















![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)