(No.29) - PENIPU, PENIPU ULUNG, POLITIKUS DAN CUT ZAHARA FONNA

Sejarah, dongeng satir, humor sardonik dan ulasan tentang konspirasi, uang, ekonomi, pasar, politik, serta kiat menyelamatkan diri dari depressi ekonomi global di awal abad 21

(Terbit, insya Allah setiap Minggu dan Kamis)

Indonesia, Campur Tangan Pemerintah dan Kemakmuran

Ada seorang warganegara Indonesia keturunan Cina bernama Kasno Diponegoro. Nama itu sangat tidak lazim bagi kalangan etnik Cina. Selidik punya selidik ternyata nama itu adalah akronim dari bahasa Jawa: “Bekas Cino Dipekso Negoro”, artinya bekas Cina dipaksa negara. Nama ini merupakan ungkapan pemberontakan si pemilik nama atas peraturan pemerintah yang dikeluarkan di pertengahan dekade 60an. Isinya mengenai anjuran bagi etnis Cina untuk mengganti nama Cinanya ke nama lokal Indonesia. Pemaksaan hak-hak pribadi etnik Cina-Indonesia ini dilakukan secara resmi dan melalui jalur hukum yaitu Keputusan Presidium Kabinet Ampera No 127/U/Kep -12/1966. Akibat peraturan itu, banyak etnis Cina-Indonesia dengan terpaksa melakukan perubahan nama. Walaupun peraturan pemerintah di atas sudah tidak diperdulikan lagi saat ini dan tidak mempunyai konsekwensi hukuman badan atau denda, setidaknya kemunculannya menunjukkan betapa besar keinginan para politikus di negri ini mencampuri urusan pribadi individu. Masalah nama saja dicampuri, apa lagi dalam masalah ekonomi.

Masalah peraturan, pembatasan-pembatasan dan perilaku yang ngebossi dari pemerintah Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Tahukah anda dari pertengahan dekade 60an sampai awal dekade 80an, kalau anda mau belajar ke luar negri anda perlu ijin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sekalipun atas biaya sendiri.

Tahukah anda kalau group penyanyi Koes Bersaudara dipenjarakan karena lagu-lagunya tidak memenuhi selera Bung Karno?

Tahukah anda bahwa ada undang-undang telah merambah ke kamar tidur anda?

Tahukah anda bahwa pada saat kisah ini ditulis, anda tidak bebas bekerja mencari nafkah di luar negri? Sewaktu-waktu bisa ada gangguan dari pemerintah.

Tahukah anda bahwa selama rejim Suharto pegawai negri atau pegawai perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah seperti kontraktor minyak dan perusahaan pertambangan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Data-data pribadi pekerja perusahaan seperti itu diselidiki, dari mulai istrinya, orang tuanya, kakek dan neneknya, saudara-saudaranya dipertanyakan. Dan kalau ada diantaranya yang terkait kepada kelompok yang bersebrangan dengan pemerintah, maka anda akan dipecat. Ini adalah pencerobohan masalah pribadi.

Dalam perjalanan sejarah republik ini, sejak berdirinya, selalu ada invasi dan pencerobohan pemerintah di dalam hal-hal yang sangat pribadi, apakah itu selera, budaya, agama atau keuangan. Campur tangan ini tidak terbatas pada sekedar anjuran pejabat birokrat, tetapi dituangkan dalam bentuk peraturan, dari mulai dari peraturan pemerintah sampai ke undang-undang dasar. Pada saat berdirinya republik ini, hanya beberapa hal mengenai ekonomi saja yang dimasukkan ke dalam undang-undang dasar. Pada jaman pemerintahan Suharto, invasi hak pribadi di banyak dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dan pada masa era reformasi, pemerintah semakin berani memasukkannya ke dalam amendmen konstitusi (UUD 45 amendmen). Dan undang-undang yang bersifat pencerobohan hak pribadi yang dulunya tidak mempunyai konsekwensi hukum, tahun 2009 mulai ada rencana untuk ke arah mengkriminilkan pelanggar-pelanggarnya (UU anti poligami misalnya).

Salah satu perkembangan lain yang mendasar selama pemerintahan reformasi berkuasa yaitu kegilaan terhadap budaya legal dan resmi. Undang-Undang Dasar 45 diubah 4 kali. Bahasa kerennya diamendemen. Dari isinya, tidak perlu seorang penderita paranoid untuk mencurigainya, cukup seorang yang waras dan skeptis, bahwa perangkat-perangkat hukum sedang disiapkan untuk mengakomodasikan secara legal dan resmi program sosialisme-kroni kapitalisme. Bagi orang yang berprasangka baik, ia tidak menuduh bahwa politikus niat mengarahkan negara ke arah kroni kapitalisme. Tetapi arah kroni kapitalisme, nampak sebagai potensi akibat sekunder.

Perkembangan seperti ini sangat menyedihkan. Karena data menunjukkan bahwa besarnya campur tangan pemerintah, sebanding dengan kesengsaraan dan hambatan menuju ke kemakmuran. Kesimpulan ini baru saja dibahas pada bagian sebelumnya dari bab ini. Bagi masyarakat yang hendak melakukan kegiatan ekonominya, menganalisa pokok-pokok yang menyangkut kegiatannya saja menjadi tidak cukup, harus ditambah dengan pendapat dari analis politik untuk memperkirakan tindakan-tindakan pemerintah dimasa datang. Andaikata Koes Bersaudara mempunyai analis politik yang memberi saran mengenai tema lagu-lagu yang seiring dengan selera penguasa, mungkin Koes Bersaudara tidak akan pernah merasakan penjara. Secara umum, bagi pelaku bisnis, analisa ekonomi-makro dan ekonomi-mikro, tidak cukup. Masih diperlukan seorang analis politik untuk memperkirakan tindakan-tindakan pemerintah berikutnya, apakah melalui peraturan atau tindakan fiskal secara langsung, melalui subsidi, penyelamatan perusahaan yang kolaps, atau dengan penggelontoran likwiditas. Yang mudah diperkirakan ialah bahwa hampir dipastikan semua intervensi akan membuahkan ketidak pastian yang lebih banyak tentang apa yang akan terjadi dimasa depan. Kalau kondisinya seperti ini, pelaku bisnis akan cenderung untuk menanamkan kapitalnya ke sektor lobby politik ketimbang ke bidang perbaikan mutu barang dan jasa.

Nampaknya pemerintah semakin sibuk melakukan invasi dan distorsi dinamika yang ada di dalam masyarakat. Sayangnya, lebih sering tindakan hanya dilihat dengan pandangan yang dangkal dan berakhir justru dengan hancurnya hal-hal yang hendak mereka lindungi. Hasil pekerjaan mereka justru berbalikan dengan tujuan mereka. Di dalam ekonomi, fenomena ini dikenal dengan nama kesalahan akibat mengabaikan dampak sekunder. Berteori seperti ini boleh saja kalau kita punya prasangka baik terhadap pemerintah. Bagi yang berprasangka buruk, boleh saja menganggap bahwa pemerintah tidak pernah berniat baik. Apapun premisnya, apakah dari sudut orang yang berprasangka buruk terhadap pemerintah ataupun orang berprasangka baik terhadap pemerintah, semuanya akan berujung pada kesimpulan bahwa campur tangan pemerintah dan invasi terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi dan budaya, lebih sering menghasilkan hal yang negatif yang tidak disangka sebelumnya.

Kembali pada indeks kebebasan ekonomi yang dikeluarkan oleh organisasi Heritage, sebagai lanjutkan diskusi dan membangun kasus bahwa intervensi pemerintah lebih sering berakibat buruk. Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, bagaimana posisi Indonesia? Tabel 1 di bawah ini menunjukkan posisi Indonesia di antara para jirannya.

Tabel 1 Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia dan negara sekitarnya

Negara	Singapore	Malaysia	Thailand	Indonesia	Papua New Guinea	Vietnam
Indeks Keseluruhan (2009)	86.11	64.82	64.11	55.46	53.45	49.75
Ranking	2	59	66	114	126	144
Kategori	Bebas	Masih ada kebebasan	Masih ada kebebasan	Hampir tidak ada kebebasan	Hampir tidak ada kebebasan	Terkekang
Indeks Kebebasan
Kebebasan Berbisnis	98.21	69.89	70.66	53.13	59.11	60.69
Kebebasan Perdagangan	90.00	78.74	75.88	77.90	86.24	68.86
Kebebasan Fiskal	90.70	84.27	74.69	81.88	65.01	76.12
Belanja Pemerintah	95.30	81.25	89.84	89.06	63.25	73.36
Kebebasan Moneter	80.94	76.70	66.42	70.84	72.60	58.07
Kebebasan Berinvestasi	75	30	40	35	35	20
Kebebasan dlm Finansial	50	50	70	40	30	30
Pengakuan Hak Milik	90	55	45	30	20	15
Kebersihan dari Korupsi	92	51	35	26	20	27
Sektor Ketenaga-Kerjaan	98.9	71.4	73.6	50.8	83.3	68.4
Fiskal Pemerintah
Belanja Pemerintah, %GDP	12.5	25.0	18.4	19.1	35.0	29.8
Pajak, Max % income	20	27	37	30	30	35
Pendapatan pajak, % GDP	25.5	14.8	16.2	11.3	28.9	23.2
Populasi Dan Ekonomi
Populasi (juta)	4.8	25.3	65.5	228.2	6.4	86.2
GDP/PPP (milyar US$)*	234,5	378,9	535,8	968,5	13,4	256,0
GDP/PPP per kapita US$*	49,792	15,296	8,290	4,264	2,656	2,970
Tingkat pengangguran, %	2.2	5.6	11.8	8.4	-	2.4
Inflasi, %	6.5%	8.8%	9.9%	9.8%	10.7%	23.1%
FDI (juta US$)	22,700	2,400	38,200	7,900	(30)	8,100

*) GDP/PPP dalam 2007 dollar

Sumber: Heritage (http://www.heritage.org/index/) & CIA Factbook tahun 2009

Sama-sama punya mayoritas suku Melayu antara Malaysia dan Indonesia, dari 10 kriteria penilaian, ada empat (4) kriteria skor yang hampir sama dan perbedaannya kurang dari 10%. Dan enam (6) lagi cukup menyolok perbedaannya yaitu pada kebebasan dalam bidang finansial, pengakuan hak atas kepemilikan, tingkat korupsi, sektor ketenaga-kerjaan. Ini nampaknya berpengaruh pada perbedaan pertumbuhan kemakmuran dari kedua negara yang serumpun ini.

Disclaimer:
Dongeng ini tidak dimaksudkan sebagai anjuran untuk berinvestasi. Dan nada cerita dongeng ini cenderung mengarah kepada inflasi, tetapi dalam periode penerbitan dongeng ini, kami percaya yang sedang terjadi adalah yang sebaliknya.

Ekonomi (dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda mentraktir EOWI makan-makan