(No.48) - PENIPU, PENIPU ULUNG, POLITIKUS DAN CUT ZAHARA FONNA

Sejarah, dongeng satir, humor sardonik dan ulasan tentang konspirasi, uang, ekonomi, pasar, politik, serta kiat menyelamatkan diri dari depressi ekonomi global di awal abad 21. 

Dongeng ini didedikasikan bagi mereka: 

•  yang kritis, skeptis, berpikir bebas dan mencintai kebenaran
• dan yang suka menikmati sarkasme dan humor sardonik

(Terbit, insya Allah setiap hari Minggu atau Senen)

Masa Orde Lama - Jaman Revolusi Berkepanjangan

Pada bagian ini kita akan menyinggung topik yang kontroversial karena melibatkan sosok Bung Karno. Bung Karno banyak pemujanya. Dan sekiranya anda adalah salah satu pemujanya yang fanatik dan tidak punya toleransi sama sekali. Sebaiknya anda tidak usah membaca bagian ini. Mungkin anda akan tersinggung.

Pada jaman imperium Romawi dikenal istilah bread and circus, (panem et circenses), roti dan sirkus. Politikus pada dasarnya manusia yang menyukai kekuasaan dan harta serta menjadikan kariernya sebagai pengejar kekuasaan dan harta. Politikus untuk bisa meraih dan mempertahankan posisinya akan memberi massa pendukungnya makanan dan sirkus pertunjukkan di panggung politik. Dan sirkus adalah keahlian Sukarno. Kalau pada saat ini anda bisa mendengarkan pidato-pidato Sukarno melalui Youtube. Saya sarankan anda untuk mendengarkannya dan menilai kepiawaian Sukarno dalam memukau para pendengarnya. Ibarat seorang penjual, Sukarno mempunyai kepiawaian menjual kulkas kepada orang eskimo, atau menjual tahi ayam seharga coklat. Ini adalah pujian dari saya. Bukan suatu hinaan.

Tonggak sejarah Orde Lama dimulai dari Dekrit 5 Juli 1959. Pada masa ini secara defacto Sukarno menjadi penguasa tunggal. Campur-tangan pemerintah terhadap ekonomi semakin merajalela. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa campur tangan pemerintah hanya akan memperparah ekonomi. Selama periode ini pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Inflasi tinggi dan akhirnya rejim Sukarno ditumbangkan.

Pernahkan anda bertanya kenapa di dalam buku-buku sejarah periode 1959 – 1966 disebut jaman Orde Lama? Seandainya Sukarno diberi kesempatan memberi nama periode sejarah antara tahun 1959 – 1966 ini, mungkin dia akan menamakannya jaman Kembali ke Semangat 45, atau jaman Revolusi Berdikari, atau nama lainnya yang megah. Tetapi di dalam buku sejarah resmi, nama Orde Lama melekat untuk pemerintahan periode 1959 – 1966 ini.

Kata Orde Lama terdengar berkonotasi sangat negatif. Sebabnya karena nama ini diberikan oleh rejim sesudahnya, rejim Suharto, yang patut diduga berusaha mengoleskan citra buruk kepada pendahulunya. Dan untuk periodenya sendiri, Suharto menyebut Orde Baru, suatu pemilihan kata yang berkonotasi positif dan kontras dengan Orde Lama yang digantikannya. Cara pencitraan seperti ini sama halnya dengan menyebut jaman penjajahan Belanda untuk jaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada hakekatnya massa berpikir sederhana. Ketika mendengar nama yang berkonotasi negatif yang dikontraskan dengan yang positif, maka penyandang nama itu identik dengan jahat dan buruk. Jadi ketika orang mendengar kata Orde Lama atau penjajah Belanda, maka persepsinya mengenai rejim Orde Lama dan pemerintahan penjajah Belanda adalah jahat dan buruk. Padahal kalau dilihat dari data-data, belum tentu mereka ini seburuk namanya.

Awal jaman Orde Lama dimulai dengan kekisruhan politik dan ekonomi di penghujung dekade 1959an. Buku sejarah yang resmi akan mengatakan bahwa ada kegagalan Konstituante membentuk undang-undang dasar. Hal inilah yang memberi dalih kepada presiden Sukarno untuk memperkuat posisinya menjadi penguasa tunggal. Dikeluarkanlah Dekrit 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran parlemen hasil pemilihan umum yang demokratis yang bernama Kostituante itu, dan akan diikuti dengan pembentukan lembaga legislatif sementara (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara - MPRS dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara – DPRS atau DPR Gotong Royong) tanpa proses yang demokratis.

Dekrit 5 Juli ini essensinya adalah pengambil alihan kekuasaan parlemen oleh Sukarno dan menggantikannya dengan parlemen yang diharapkan bisa dikontrolnya. Seandainya ada niat, Sukarno bisa membiarkan parlemen yang masih ada dan melakukan pemilihan umum untuk membentuk palemen baru. Tetapi niatnya memang bukan itu. Niat sesungguhnya hanya dia yang tahu. Akan tetapi yang bisa kita lihat adalah tindakan selanjutnya Arah dan sasaran tertuju kepada pemerintahan otoriter dengan penguasa tertingginya adalah presiden. Sistem negara berubah, tetapi namanya masih menggunakan kata demokrasi, yaitu demokrasi terpimpin. Kendatipun tidak ada yang dipilih langsung oleh rakyat, apakah itu presidennya ataupun perwakilan rakyatnya (MPRS dan DPRGR), sistem ini disebut demokrasi .........terpimpin. Semuanya harus terpimpin oleh Panglima Tertinggi ABRI, mandataris MPRS, presiden, pemimpin besar revolusi.

Dekrit 5 Juli 1959 ini diikuti dengan tindakan-tindakan drastis dibidang ekonomi oleh Sukarno. Kata demokrasi terpimpin menjadi populer. Ekonomipun harus berlandaskan demokrasi terpimpin. Ketika sistem BE dihapus pada bulan Agustus 1959, beberapa poin penting dijabarkan di dalam Penjelasan Peraturan Pemenerintah Pengganti Undang-Undang no. 4 1959, tentang warna ketidak-bijaksanaan ekonomi.

Secara prinsipil sistim tersebut, dimana nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing ditetapkan oleh imbangan penawaran dan permintaan B.E., walaupun misalnya perkembangannya tidak diganggu oleh berbagai macam spekulasi dan gerak-geriknya perdagangan abnormal, sesungguhnya tidak sesuai dengan alam pikiran ekonomi terpimpin, dimana Pemerintah mengambil peranan yang lebih aktip dan lebih menentukan...............

......... Untuk beberapa jenis barang ekspor memang terdapat disparitet antara harga dalam negeri dan penerimaan dalam rupiah sebagai hasil ekspor, walaupun sebagian dari perbedaan ini disebabkan pula oleh faktor spekulasi, dan bukan oleh tingkat harga upah dan bahan keperluan untuk memprodusir barang ekspor itu.

Kata kunci yang perlu diingat adalah “Pemerintah mengambil peranan yang lebih aktif dan lebih menentukan” yang mana akan menjadi ciri dari periode Orde Lama ini. Dan kita tahu dari bab sebelumnya bahwa semakin banyak campur tangan pemerintah maka akan semakin sulit ekonomi bergerak untuk maju. Jadi bisa dipastikan bahwa sepanjang pemerintahan Sukarno ekonomi akan terhambat.

Selanjutnya setelah Dekrit 5 Juli, dengan cepat Sukarno bergerak ke bidang ekonomi. Pada tanggal 24 - 25 Agustus 1959 beberapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang dikeluarkan. Isinya tentang:

1. Pembubaran Bukti Ekspor (Undang-Undang no. 4 Prp, tahun 1959).
2. Sanering uang pecahan Rp 500 dan Rp 1000, masing-masing  menjadi Rp 50 dan Rp 100 (Undang-Undang (UU) No. 2 Prp. tahun 1959)
3. Pembekuan simpanan giro dan deposito sebesar 90% dari jumlah di atas Rp 25.000 dan digantikan dengan surat hutang (Undang-Undang (UU) No. 3 Prp. tahun 1959)
4. Rupiah didevaluasi dari Rp 11,40 menjadi Rp 45 per dollar Amerika (Peraturan Pemerintah Nomor 43,  tahun 1959).

Orang waras yang naif pasti tidak habis pikir apa yang melandasi keputusan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Prp. tahun 1959. Tindakan pemerintah membekukan 90% semua rekening giro dan deposito di atas Rp 25.000 adalah absurd menurut pandangan setiap orang pada jaman sekarang. Nilai Rp 25.000 pada jaman itu kira-kira 492 gram emas, kalau mengikuti nilai tukar resmi Rp 45 per dollar dan $35 per oz emas. Nilai 492 gram emas tidaklah tinggi sebagai ambang batas tabungan yang terkena penyitaan ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau hal ini dikenakan juga kepada perusahaan. Operasinya bisa mandeg, karena kurangan dana. Apa yang terjadi saat itu, sangat menarik untuk diteliti.

Hal kedua yang tidak sukar dicerna, kenapa rakyat tidak ada yang protes dan melakukan demostrasi ketika rekening giro dan depositonya dibekukan. Hal ini tidak pernah dijumpai dalam catatan sejarah. Apakah ini karena kelihaian Sukarno mempengaruhi massa? Atau tidak banyak orang punya rekening giro dan deposito sehingga suaranya tidak terdengar. Mempunyai rekening bank baru membudaya setelah tahun 1970an. Jadi ada kemungkinan hanya kalangan terbatas saja yang mempunyai rekening giro dan deposito. Dan mereka ini menjadi golongan yang teraniaya.

Terlepas dari kerelaan masyarakat pada waktu itu, ini adalah contoh bahwa pemerintah, pemimpin yang anda kagumi mampu berbuat yang sewenang-wenang, terutama kepada minoritas. Mohammad Hatta memulainya dengan menganjurkan kepada rakyat Indonesia untuk megunakan rupiah (tanggal 30 Oktober 1946) di RRI – Radio Republik Indonesia. Dan 13 tahun kemudian, Sukarno, partnernya, memenggal mereka yang punya tabungan rupiah. Uang yang dibekukan itu di tahun 1959 itu, 8 tahun kemudian menjadi tidak berarti karena dimakan oleh inflasi yang menggila (hiper-inflasi 1966 – 1967). Alangkah besarnya pahlawan-pahlawan ini. Ini suatu pelajaran yang harus kita ingat. Pemerintah kalau bisa mengambil hasil keringat anda dengan kerelaan anda. Kalau tidak bisa, maka jalan lain akan dicari. Sejarah akan terus berulang.

Kembali ke masalah sirkus. Sukarno sangat imajinatif dalam melahirkan ide-ide politik, ekonomi dan budaya. Dengan karismanya, ia mampu mempengaruhi massa, individual termasuk juga wanita. Sampai saat ini banyak orang mengagumi Sukarno karena ide-ide politiknya. Programnya dikenal dengan nama Trisakti yaitu: Berdaulat di bidang Politik, Berdikari di bidang Ekonomi, Berkepribadian di bidang Budaya. Beberapa lain yang sangat terkenal adalah Pancasila, Marhaenisme, Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis), Manipol- USDEK (Manipol = Manifesto Politik; USDEK = UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Setiap peringatan kemerdekaan Sukarno (hampir) selalu mengeluarkan satu akronim baru. Jarek (Jalan Revolusi Kita), Tavip (Tahun Vivere Pericoloso = Tahun menyerempet-nyerempet bahaya), Jas Merah (Jangan Lupakan Sejarah), Resopim (Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan), Gesuri (Genta Suara Revolusi Indonesia), Ganefo, Conefo, dan lain sebagainya. Semuanya bertema sama, yaitu condong pada sosialisme dan kontrol yang terpusat.

Diantara semua ide-idenya, yang bisa berlanjut adalah Pancasila, sebabnya karena dicantumkan di undang-undang dasar. Mengenai Pancasila, masih banyak orang tahu, karena ide ini dijadikan landasan ideologi negara Indonesia. Bahkan di jaman Orde Baru Suharto, Pancasila dijadikan satu-satunya ideologi di Indonesia. Dan semua pegawai negri serta pegawai perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan pemerintah diwajibkan mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila).

Pancasila yang terdiri dari lima baris kalimat tak lengkap, tidak mempunyai makna apa-apa kalau tidak ditafsirkan. Kalimat yang lengkap saja masih bisa ditafsirkan berbeda-beda, apalagi yang tidak lengkap. Ambillah contoh sila pertama, ketuhanan yang maha esa.  Apakah kata maha esa berarti “besar” dan “tunggal” (maha = besar, esa = tunggal) atau “sangat tunggal”. Pengertian “sangat tunggal” tentunya tidak mungkin, karena kata tunggal atau satu, 1, tidak mempunyai sifat gradasi. Dengan kata lain 1,0028 bukanlah satu. Demikian juga 0,99986. Padahal pengertian inilah yang dimengerti banyak orang. Jangan heran kalau berbagai konsep ketuhanan yang saling berbeda (bertolak belakang) bisa mengaku sejalan dengan Pancasila.

Sukarno dan Marhaenisme adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurut cerita Sukarno tahun 1926 - 1927 pernah bertemu dengan petani di Cigareleng yang bernama pak Marhaen yang mewakili sosok petani rata-rata Indonesia. Mereka ini walaupun memiliki tanah sendiri, yang dikerjakan sendiri dengan memakai alat-alat produksi milik sendiri, namun tetap saja miskin. Menurut interpretasi sejarawan dan ahli politik bahwa Soekarno berpendapat kaum marhaen ini secara sistemik dan struktural telah dimelaratkan oleh sistem kapitalisme, imperialisme, kolonialisme dan feodalisme. Kemungkinan intepretasi sejarawan dan ahli politik seperti ini salah besar. Teladan yang diberikan oleh Sukarno adalah punya istri 4 dalam suatu masa dan salah satu diantaranya adalah wanita asing yang sangat cantik. Sukarno beberapa kali kawin-cerai, dan seringnya punya istri 4 orang. Salah satu istrinya yang bernama Indonesia Ratna Sari Dewi, wanita belia cantik berasal dari Jepang yang dikenalnya pertama kali di sebuah klub malam mewah Akasaka’s Copacabana. Ketika dinikahi tahun 1962, Dewi berumur kurang lebih umur 22 tahun. Kecantikan Ratna Sari Dewi sedemikian hebatnya terbukti pada umur 53 tahun, dia membuat buku yang laku keras, berjudul Madam Syuga (1993), yang isinya adalah foto-foto artistik semi bugil. Pada umur 53 tahun dia masih bisa menjadi model semi-bugil, kalau bukan karena kecantikannya, maka tidak akan pernah bisa terwujud.

Tidak hanya itu, Sukarno sebagai bapak marhaenisme juga mampu menaklukkan hati seorang gadis kelas II SMA yang masih berumur 17an tahun. Namanya Yurike Sanger yang kemudian menjadi istrinya tahun 1964 ketika Sukarno berumur  63 tahun.

Kalau seandainya pak Marhaen mempunyai cita-cita untuk beristri 4 dan salah satunya adalah wanita asing yang cantik dan gadis remaja, maka dia akan terpicu untuk berusaha yang lebih keras lagi di dalam hidupnya. Seorang wanita asing cantik dari negara maju dan gadis remaja tidak akan mau dengan petani setengah baya yang hidupnya pas-pasan. Mungkin, itulah yang dimaksud oleh teladan yang diberikan oleh Sukarno. Jadilah orang kaya. Atau itu hanya sarkasme saya. Saya yakin bahwa interpretasi para sejarawan dan ahli politik yang salah sedangkan sarkasme saya yang benar. Kalau cuma mau jadi petani yang hidupnya pas-pasan, mana bisa punya istri orang asing yang cantik dan eksotik seperti Ratna Sari Dewi. Peluangnya kecil.

Dalam usaha menyediakan roti, sekaligus bermain sirkus, Sukarno menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Dan kemudian pembentukan Land-reform 1960 yang membatasi kepemilikan tanah pertanian 5 sampai 20 hektar saja^[1]. Yang 20 hektar adalah untuk tanah kering di daerah yang jarang penduduk dan yang 5 hektar adalah untuk tanah sawah di daerah padat penduduk seperti Jawa. Ini adalah cermin dari visi Sukarno yang katanya kerakyatan, sosialis dan kontrol terpusat. Disini Sukarno agak berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Dengan sawah yang dibatasi hanya 5 hektar, mana bisa seorang petani Marhaen menjadi kaya, sehingga bisa menarik perhatian seorang wanita Jepang yang cantik seperti Ratna Sari Dewi? Dengan hasil panen dari 5 hektar ladang, akan sulit bagi pak Marhaen untuk mencicil traktor dan peralatan pertanian moderen kecuali kalau yang ditanamnya adalah tanaman eksotik dan mahal seperti ganja atau candu. Dengan kata lain, pak Marhaen tetap tidak bisa kaya kalau dia tidak mau menjadi kriminal, karena ruh sosialisme mencegah orang untuk makmur dan kaya.

Nasionalisasi adalah suatu langkah yang salah dan Berdikari membawa kesengsaraan. Massa mempunyai cara berpikir yang sederhana. Kapitalis dan imperialis dicitrakan jahat maka jahatlah inperialis dan pemerintah dicitrakan baik, maka baiklah ia. Kalau sektor-sektor penting dinasionalisasi, maka kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Teorinya seperti itu. Sayangnya realita tidak sesederhana itu. Menjalankan sebuah perusahaan mudah, tetapi  untuk membuatnya hidup, memerlukan keterampilan. Banyak dari perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi akhirnya menciut terus dengan berjalannya waktu pamornya meredup. Ada yang cepat meredupnya dan ada yang lambat serta ada pula yang hidup terus. Perkebunan pala dan cengkeh, nampaknya pamornya sudah hilang. Sedang perkebunan teh, sawit dan karet, masih berkibar, walaupun lahannya sudah berubah fungsi menjadi perumahan seperti Pondok Indah, Cibubur dan Bumi Serpong Damai, di sekitar Jakarta.

Seperti kereta api, perusahaan dari sektor yang berkembang pesat dimasa jaman Normal, jaringannya mencapai Jawa Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Perusahaan kereta api yang dinasionalisaasi semakin lama semakin menciut jumlah lokomotifnya dari 1.314 (di tahun 1939)  menjadi 530  (tahun 2000) dan jaringan relnya dari 6.811 km (tahun 1939) menjadi 4030 km (tahun 2000)^[2]. Asetnya tercecer. Permasalahan ini terus berlanjut terus. Tahun 2008,  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melaporkan banyak asset-asset perusahaan kereta api yang dikuasai secara pribadi oleh petinggi-petinggi perusahaan^[3]. Entah bagaimana nasib asset-asset yang jaringannya dimatikan, termasuk stasiun-stasiun kecilnya, relnya, tanahnya.

Setelah sekian lama, menurut cerita, tahun 2007 perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi atau hasil bentukan kerja-sama Indonesia-Belanda yang kemudian dijadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mau ditutup jika masih merugi tahun 2009^[4].  Dan berikut ini kutipan berita itu:

Kantor Kementerian Negara BUMN memperketat pengawasan atas implementasi lima strategi kebijakan untuk memperbaiki kinerja delapan badan usaha milik negara (BUMN) sektor manufaktur yang masih rugi. Ditargetkan pada 2009 BUMN yang bermasalah tersebut mampu menghasilkan laba.

Berdasarkan data Kantor Kementerian Negara BUMN, delapan BUMN manufaktur yang masih rugi pada tahun buku 2006 adalah PT Kertas Leces, PT Krakatau Steel, PT PAL Indonesia, PT Iglas, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, PT Industri Sandang Nusantara, PT Boma Bisma Indra dan PT Inka.

Menteri Negara BUMN Sugiharto menjelaskan strategi kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja BUMN sektor manufaktur adalah mempercepat penyelesaian program restrukturisasi korporat dan keuangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi di bidang produksi, melakukan sinergi antar-BUMN terkait, serta menerapkan sistem manajemen risiko dan memperketat pelaksanaan good corporate governance (GCG).

Cerita tinggal cerita. Liability sering dianggap barang antik yang perlu dikenang nilai-nilai historisnya dan birokrat juga bukan pembisnis yang bisa mengambil keputusan bisnis. Sampai tahun 2010, belum ada BUMN sakit yang ditutup. Pabrik kertas Leces dan Padalarang yang namanya selalu tercantum di buku pelajaran sekolah dasar di jaman Orde Lama, beritanya tahun 2010 adalah salah satu yang terbelit hutang dan menjalani proses penyehatan^[5]. Padahal, menurut cerita Portal Nasional Republik Indonesia di atas, sudah akan ditutup tahun 2009. Inti cerita ini ialah, bahwa nasionalisasi perusahaan swasta adalah langkah yang salah karena akan membebani pembayar pajak. Tujuan awalnya tidak akan tercapai. Itu pelajaran dari sejarah.

---

[1] Undang-Undang U No. 56 PRP tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

[2] Proyek Effisiensi Perkeretaapian, Siti Khoirun Nikmah, Valentina Sri Wijayanti, Working Paper No. 1, 2008, INFD

[3] Ribuan Aset BUMN Bermasalah ,  Website KPK, 25 April 2008, http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=523

[4] BUMN yang masih rugi pada 2009 akan ditutup, Portal Nasional Republik Indonesia, 02-05-2007,  http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4225&Itemid=715

[5] Website PT RNI, http://www.rni.co.id/berita.php?module=detailberita&id=1089

 



Disclaimer:

Dongeng ini tidak dimaksudkan sebagai anjuran untuk berinvestasi. Dan nada cerita dongeng ini cenderung mengarah kepada inflasi, tetapi dalam periode penerbitan dongeng ini, kami percaya yang sedang terjadi adalah yang sebaliknya yaitu deflasi US dollar dan beberapa mata uang lainnya.

Ekonomi (dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda mentraktir EOWI makan-makan.