___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Doa pagi dan sore

Ya Allah......, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari tekanan hutang, pajak, pembuat UU pajak dan kesewenang-wenangan manusia.

Ya Allah......ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim dan para penarik pajak serta pembuat UU pajak selain kebinasaan".

Amiiiiin
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thursday, September 27, 2007

LEBARAN GANDA DITINJAU DARI SUDUT LOGIKA

Imam Semar, moderator blog Ekonomi Orang Waras dan Investasi

Kali ini kita sedikit keluar dari soal investasi. Harga emas mengalami koreksi yang sehat untuk bisa rally lagi. Tidak perlu kuatir.
Topik kali ini adalah masalah penentuan hari raya Iedul Fitri 1428 H tahun ini. Cara pandangnya kita masih berpegang pada kewarasan dan logika. Selamat menikmati

Lebaran 1 Syawwal 1428 H tahun ini berpotensi melahirkan dua kubu. Yang pertama berpendapat bahwa Iedul Fitri jatuh pada tanggal 12 Oktober 2007 dan opini lainnya adalah tanggal 13 Oktober 2007. Banyak orang ingin tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Tulisan di bawah ini akan berusaha menjelaskannya.


Iedul Fitri Ganda Tidak Logis
Kalau kita mengakui bahwa kedua versi Lebaran benar maka di tinjau dari sudut logika, 2 hari Lebaran (1 Syawwal) di satu tempat bertentangan dengan realita. Kalau kita simak pernyataan:

“Tanggal 1 Syawwal 1428 H di Jakarta jatuh pada tanggal 12 Oktober 2007 dan juga tanggal 13 Oktober 2007.”

Kalau pernyataan ini benar, maka tanggal 1 Syawwal harus ada 48 jam dan mengalami dua (2) kali mata hari terbit!! Betulkah pengertian seperti ini yang diterima? (Catatan: perhatikan penekanan kata Jakarta yang tebal). Kalau anda tanyakan pada ulama-ulama baik dari Muhammadiyah atau NU atau dari Majelis Ulama (MUI), mereka akan mengatakan bahwa 1 Syawwal hanya 24 jam saja. Bukan 48 jam. Lalu bagaimana mungkin hari Raya Iedul Fitri bisa terjadi dalam 2 hari – 48 jam? Selama ini hal seperti ini sering terjadi.

Selama ini sebagian besar umat Islam Indonesia menerimanya. Kalau terjadi lebaran ganda maka penganut Muhammadiyah yang mengunakan perhitungan (hisab) akan berlebaran awal dan bagi yang menggunakan pengamatan bulan (rukyat) berlebaran di hari kedua. Dan kedua-duanya dianggap benar. Bagi kami yang berpegang pada logika, tidak bisa menerima bahwa 1 Syawwal ada 48 jam. Dan juga tidak mungkin kedua pendapat misalnya kubu hisab dan kubu rukyat sama-sama benar.

Sumber kesalahan ini tentunya bukan berasal dari metodology hisab dan rukyat. Hisab walaupun dikatakan sebagai cara perhitungan, akan tetapi untuk memperoleh rumus empiris itu dasarnya adalah pengamatan yang berlangsung lama. Jadi kedua metoda ini seharusnya memberikan hasil yang sama.


Dasar Penentuan Awal dan Akhir Ramadan
Penetapan akhir dan awal puasa (1 Syawwal dan 1 Ramadhan) adalah berdasarkan ayat Quran berikut ini:

Al-Baqarah 189:
“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji......”

(kata: tanda-tanda waktu kami beri tekanan)

Dalam ayat ini tidak disebutkan secara spesifik metode apa yang harus digunakan. Oleh sebab itu ayat al-Baqarah ini menjadi syarat cukup untuk bagi metode rukyat dan hisab (perhitungan).

Sebagai petunjuk pelakasaannya pada jaman Rasullulah adalah hadist an-Nasai dari Abdullah ibn Umar:
“Bulan ada yang 29 hari dan 30 hari. Jika kamu melihat hilal (bulan baru) maka berpuasalah dan kalau kamu melihat hilal, ber-Iedul Fitrilah. Jika terhalang awan, maka genapkanlah bilangannya menjadi 30 hari”

Hadist ini diklaim sebagai dalil pendukung cara rukyat. Di pihak lain hadist di atas juga tidak membatalkan metode hilal karena pada masa itu umat Islam hanya mengenal cara rukyat. Cara hisab belum berkembang. Juga dari dalil hadist di atas, jelas bahwa 1 Syawwal bukan 2 hari.

Saya ingin mengomentari hadist di atas bahwa kata “melihat hilal” harus diartikan lebih luas dan berlaku untuk metode-metode lain. Karena pada saat itu umat Islam hanya mengenal pengamatan dengan mata. Jadi secara umum hadist itu mengatakan bahwa Iedul Fitri adalah pada saat hilal telah wujud. Kalau metode untuk menetapkan hilal itu gagal (misalnya untuk rukyat terhalang awan atau matahari terlalu terang sehingga bulan menjadi kabur/tidak nampak), maka dianjurkan untuk menjadikan bulan Ramadan 30 hari.

Lebih spesifik, cara hisab ditunjang oleh beberapa ayat al-Quran yang berbunyi seperti ayat 33 al-Anbiyaa ini:

“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.”

Bagi mereka yang ahli dalam menghitung peredaran bulan dan matahari serta siklus bulan, maka penampakan hilal dapat diramalkan dengan akurat.

Siklus Bulan, 1 Syawwal dan Maklumat Muhammadiyah
Dalam penentuan 1 Syawwal, Muhammadiyah menggunakan metoda perhitungan (hisab). Metoda ini asalnya juga berdasarkan pengamatan yang lama, bukan hasil rekaan semata. Akurasinyapun tinggi. Jadi hampir mustahil salah, kecuali kalau ada kekilafan memasukkan angka. Bahwa 1 bulan terkadang 29 hari dan kadang kala 30 hari dikarenakan lamanya peredaran bulan mengelilingi bumi dan membuat siklus dari bulan- baru (hilal) ke bulan-baru berikutnya tidak genap 29 hari, melainkan 29 hari 12 jam 44 menit 2.8 detik atau 29.530589 hari. Sehingga kadang kala perlu adanya koreksi yaitu dengan menambahkan 1 hari. Angka perkiraan lamanya siklus dari satu hilal ke hilal berikutnya 29.530589 hari cukup akurat ditandai dengan 8 angka.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai metode yang dilakukan oleh Muhammadiyah, bisa diperoleh dengan men-down load Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah no. 3/MLM//I.0/E/2007 mengenai penetapan 1 Syawwal dari situs ini:

http://www.muhammadiyah.or.id/downloads/Maklumat_Penetapan_1_Syawal_1428H.pdf

Kami menganjurkan untuk men-down load-nya dan mempelajari isinya yang cukup berbobot.

Dari isi maklumat itu ada dua (2) butir yang perlu dicermati sebagai potensi sumber perbedaan dengan kubu rukyat. Kami kutipkan dari edaran Muhammadiyah itu.

1. Pada saat Matahari terbenam tanggal 11 Oktober 2007 (hari Kamis), wilayah Indonesia terlewati oleh garis batas wujudul-hilal sehingga wilayah Indonesia terbagi dua bagian. Bagian sebelah barat garis tersebut hilal sudah wujud, sedangkan bagian sebelah timurnya hilal belum wujud (pen: lihat peta).

2. Berdasarkan prinsip kesatuan wilayatul-hukmi maka wilayah yang belum wujudul-hilal dapat mengikuti wilayah yang sudah wujudul-hilal.

Butir pertama essensinya mengatakan bahwa:

a. Dalam kaitannya dengan penampakan hilal, di Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2007 terdapat 2 daerah yang dipisahkan oleh sebuah garis, sebut saja garis batas wujdul-hilal untuk mudahnya(lihat gambar).

b. Daerah sebelah barat garis batas wujdul-hilal dipastikan (insya Allah) hilal sudah dapat dilihat.

c. Daerah sebelah timur garis batas wujdul-hilal dipastikan (insya Allah) hilal belum dapat dilihat.

Dengan demikian bila rukyat dilakukan di Jakarta (sebelah barat garis batas wujdul-hilal) pada tanggal 11 Oktober 2007 di waktu magrib, maka hasilnya menyimpulkan bahwa besoknya (tanggal 12 Oktober 2007) adalah 1 Syawwal 1428 H. Tetapi kalau rukyat itu dilakukan di Samarinda atau Menado atau Ambon yang letaknya di sebelah timur garis batas wujdul-hilal maka hasilnya, insya Allah, menyimpulkan bahwa besoknya (tanggal 12 Oktober 2007) belum 1 Syawwal.

Butir kedua prinsip kesatuan wilayatul-hukmi essensinya mengatakan bahwa Muhammadiyah menganut prinsip "hanya ada satu Lebaran untuk satu negara". Prinsip ini nampaknya dianut juga oleh kubu rukyat dan kubu Pemerintah. Buktinya, sepanjang sejarah kubu-kubu ini tidak pernah menetapkan dua daerah Lebaran di Indonesia. Catatan: Dua wilayah hari Raya tidak sama dengan hari Raya ganda. Hari Raya ganda maksudnya ada dua hari Raya untuk satu tempat.



Isu Utama dan Isu Minor
Sepanjang pengamatan kami, ada isu yang dihembuskan sebagai isu utama sebagai sumber perbedaan dalam menyimpulkan akhir/awal Ramadan, yaitu masalah definisi hilal. Isu ini minor karena kesepakatan dapat dilakukan dengan mudah jika kedua pihak-pihak yang berbeda pendapat ini keluar dan melihat hilal secara langsung dan sepakat benda itulah yang disebut hilal. Isu yang lebih utama lagi sebenarnya adalah prinsip kesatuan wilayatul hikmi. Secara kenyataan bahwa Indonesia tahun ini akan mempunyai dua zona penampakan hilal. Ini akan menimbulkan persoalan bukan saja bagi kubu hisab tetapi juga kubu rukyat kalau metodanya menggunakan prinsip kesatuan wilayatul hukmi. Lalu bagaimana menyatukannya? Apakah 1 Syawwal mengikuti daerah yang sudah ada penampakan hilal atau harus tunggu sampai semua daerah sudah ada penampakan hilal? Apapun keputusannya hasil akhirnya akan bersifat “tanpa dasar yang logis” (arbitrary). Jangan heran kalau pendapat ulama, bahkan imam mazhab berbeda-beda. Menurut Imam Hanafi dan Maliki, kalender kamariah harus sama di dalam satu wilayah hukum suatu negara, inilah prinsip wilayatul hukmi. Sedangkan menurut Imam Hambali, kesamaan tanggal kamariah ini harus berlaku di seluruh dunia, di bagian bumi yang berada pada malam atau siang yang sama. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, kalender kamariah ini hanya berlaku di tempat-tempat yang berdekatan, sejauh jarak yang dinamakan mathla'. Inilah prinsip matlak madzhab Syafi'i.

Yang menarik adalah pendapat Ibn Abbas, salah satu ulama yang pernah hidup di masa Rasullulah. Riwayat Kuraib yang diceritakan oleh Muslim bahwa Khalifah Mu'awiyyah di Damaskus shaum/puasa pada hari Jumat sementara Ibnu Abbas di Madinah shaum/puasa pada hari Sabtu. Ketika Kuraib bertanya kepada Ibnu Abbas kenapa tidak berbarengan saja dengan Mu'awiyyah, Ibnu Abbas r.a. menjawab : "Tidak, beginilah Rasulullah saw, telah memerintahkan kepada kami". Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas tentu saja hadist nabi saw yang dikutip di atas. Padahal Damaskus dan Madinah waktu itu masih dalam satu wilayah hukum/satu kekhalifahan.

Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada ayat al-Quran atau hadist yang bisa dikatakan memenuhi persyaratan cukup untuk menunjang konsep prinsip kesatuan wilayatul hukmi Ada hadist yang kadang diajukan sebagai dalil untuk penerapan prinsip kesatuan wilayatul hukmi, yaitu:

Bahwa seorang Arab Baduwi datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata: “Saya telah melihat hilal (Ramadhan)”. Rasulullah saw. lalu bertanya: “Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah?” Orang itu menjawab,'Ya.' Kemudian Nabi SAW menyerukan: “Berpuasalah kalian” (HR. Abu Dawud, An Nasa`i, At Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Tetapi hadist ini tidak bisa memenuhi syarat cukup sebagai dasar argumen untuk penerapan prinsip kesatuan wilayatul hukmi. Dalam hadist ini tidak disebutkan adanya isu perbedaan zona penampakan hilal. Apakah orang badui ini melihatnya di tempat yang jauh dari Madinah (tempat tinggal rasullulah) yang memungkinkan adanya perbedaan zone penampakan hilal? Tidak ada penjelasan

Dengan kata lain, dasar hukum penggunaan prinsip kesatuan wilayatul hukmi tidak ada mempunyai persyaratan yang cukup. Para mazhab tidak punya kesamaan dan tidak diatur dalam hadist atau al-Quran.

Prinsip Kesatuan Wilayatul Hukmi dan Problemanya
Terlalu sedikit aturan membuat suatu perkara menjadi fleksibel, tetapi kebanyakan aturan membuat penerapannya perkara tersebut mandeg, karena aturan-aturan itu saling berbenturan. Itu hukum alam.

Menambah prinsip kesatuan wilayatul hukmi dalam menentukan awal bulan Syawwal akan menimbulkan benturan dengan aturan lain. Dengan mengatakan bahwa wilayah timur garis batas wujdul-hilal sudah memasuki 1 Syawwal pada 12 Oktober 2007 berarti prinsip kesatuan wilayatul-hukmi telah membatalkan hadist dan al-Quran. Karena secara kenyataan, insya Allah, daerah itu belum terjadi penampakan hilal, baik secara hisab atau rukyat. Dari segi hukum Islam tingkat hadist sahih lebih tinggi dari pendapat ulama, sehingga pendapat ulama tidak bisa membatalkan hadist dan Quran. Argumen di atas sudah menjadi syarat cukup untuk membatalkan penggunaan prinsip kesatuan wilayatul-hukmi dalam penentuan 1 Syawwal.

Bagi orang awam kaidah logika, seperti istilah syarat cukup (sufficient condition) sering tidak dipahami oleh sebab itu kami tunjukkan kelemahan prinsip kesatuan wilayatul-hukmi dengan pertanyaan hipotetikal. Andaikata suatu masa di hari ke 29 Ramadan bagian penampakan hilal (bagian barat garis batas wujdul-hilal) hanya 1% dari wilayah indonesia, misalnya hanya Serang dan Ujung Kulon, dan 99% belum masuk daerah penampakan hilal, apakah wilayah yang 99% ini harus ikut yang 1%? Apakah minoritas harus ikut mayoritas mutlak?

Wilayah negara tidak selalu kontinu. Banyak yang terpecah-pecah. Bangladesh, yang dulu dikenal sebagai Pakistan Timur, dipisahkan dari Pakistan Barat (Pakistan sekarang) oleh India. Amerika Serikat mempunyai wilayah terpisah seperti Hawaii, Alaska (ada perbedaan waktu 4-5 jam dengan USA daratan). Inggris mempunyai Falkland didekat kutub selatan yang sangat jauh dari kepulauan Inggris Raya (dekat dengan kutub utara). Apakah negara-negara ini akan diberlakukan prinsip kesatuan wilayatul hukmi?

Kami tidak bisa membayangkan kalau prinsip kesatuan wilayatul-hukmi diberlakukan untuk waktu sholat. Waktu magrib dimulai ketika matahari terbenam di Jayapura, Marauke, Digul dan masih terang benderang di Jakarta, Sabang, Banda Aceh. Sholat magrib di Jakarta pada saat matahari masih terang benderang? Oleh sebab itu prinsip kesatuan wilayatul-hukmi, kubu manapun yang menggunakannya, baik hisab atau rukyat atau pemerintah, tidak bisa dibenarkan secara ilmu logika dan hukum syariat.


Kesimpulan dan Penyelesaiannya
Pertama harus diakui bahwa tidak benar cara hisab dan rukyat adalah isu utama dari perbedaan hasil penentuan 1 Syawwal.

Kedua harus diakui bahwa prinsip kesatuan wilayatul-hukmi adalah salah tempat dan salah applikasi. Prinsip kesatuan wilayatul-hukmi sebagai opini ulama, tidak bisa membatalkan hadist untuk menentukan akhir puasa (shaum) atau al-Quran untuk menentukan tanggal. Oleh sebab itu di Indonesia yang wilayahnya membentang sangat lebar (5,271 km) dan luas (1,919,440 km persegi) tidak mungkin selalu diberlakukan 1 hari Lebaran, tanpa melanggar juklak dari rasullulah (hadist nabi) dan pedoman al-Quran. Kadang-kadang Lebaran di Jakarta dan di Menado berbeda. Seperti halnya waktu sholat, waktu puasa dan Iedul Fitri tidak perlu sama untuk semua wilayah republik Indonesia. Jadi tahun ini ada dua wilayah Iedul Fitri di Indonesia, bukan dua Lebaran. Wilayah pertama adalah sebelah barat garis batas wujdul-hilal seperti kepulauan Tanibar, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat serta daerah-daerah di sebelah baratnya akan berhari Raya pada tanggal 12 Oktober 2007. Selebihnya dibagian timur akan berhari Raya pada tanggal 13 Oktober 2007 (lihat Gambar)

Penutup
Sebelum kami akhiri tulisan ini, kami akan mendoakan agar team hisab, majlis Tajrih dan pimpinan Muhammadiyah diberi pahala yang berlimpah atas usahanya menentukan 1 Syawwal 1428 H dan memberi kesempatan kepada umum untuk mendown load dokumen Maklumat 1 Syawwal itu. Demikian juga bagi team rukyat, semoga Allah memberi pahala yang melimpah untuk usaha anda dalam menentukan 1 Syawwal 1428 H. Kami juga berharap semoga anda sekalian mempertimbangkan argumen kami tentang prinsip kesatuan wilayatul-hukmi. Andaikata dalam argumen itu ada kata yang menyinggung, kami mohon maaf.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai penyampaian informasi dan pendidikan.


Jakarta 23 September 2007.

4 comments:

Anonymous said...

Saling menghormati itu indah.
---
kita tidak tahu pendapat kita itu benar atau salah walaupun menurut kita itu logis.
---
catatan mengenai penentuan 1 syawal :
http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=5662

Imam Semar said...

Bantahan terhadap konsep/prinsip/dalil:"kita tidak tahu pendapat kita itu benar atau salah walaupun menurut kita itu logis"

Dalil itu adalah "self distructing principle"

Bukti secara logika:
Uji dengan pertanyaan: "Apakah dalil itu benar?"
Jawab dengan dalil itu sendiri:"Tidak tahu"

Itu makna "self distructing principle"

Apa kata Quran tentang kebenaran dan akal?

Tidak ada paksaan dalam Islam sesungguhnya yang benar itu jelas dari yang salah (al Baqarah 256)

......dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan AKAL nya (surah Yunus 100)

Shofiya Herbal said...

Pak IS,
Selama ini, saya selalu ikuti artikel2 bapak, dan selama itu pula rasanya saya selalu sependapat dgn Bpk (terutama ttg artikel liberalisme dan faham2 paradoks). Rupanya artikel ini (soal lebaran ganda) saya baru membacanya hari ini. Nah utk kali ini, saya punya pandangan berbeda dari bpk, begini pak, berdasar bunyi hadits "Puasalah kalian JIKA MELIHAT Hilal, dan berlebaranlah JIKA MELIHATNYA", tapi "JIKA Cuaca mendung atau terhalanag awan, maka SEMPURNAKANLAH bilangannya menjadi 30hari", sebetulnya cara yg benar atau setidaknya punya landasan yg lebih kuat utk penentuan waktu itu ya dengan MELIHAT hilal (rukyat). Dan melihat disini maksudnya BENAR2 MELIHAT, bukan "dgn perhitungan bisa dilihat atau pasti (seharusnya) terlihat" karena dijelaskan oleh Nabi "JIKA CUACA MENDUNG ATAU TERHALANG AWAN". Jadi hrs benar2 terlihat atau kalo nggak terlihat ya tinggal SEMPURNAKANLAH bilangan sblmnya menjadi 30hari. simpel kan ;), dan hal ini berlaku utk semuanya, persaksian orang yg melihat bisa dipegang oleh yg tdk melihatnya (baik krn cuaca, atau krn mmg secara hisab tdk mungkin terlihat-misal krn blm waktunya). Tapi apapun keputusannya, yg berhak memutuskan 1 syawal (juga ramadhan) menurut saya adalah ulil amri (dlm hal ini pemerintah), dan seyogyanya umat bisa tunduk kpd keputusan ini (kalo msh menganggap ulil amri itu ada). demikian terimakasih (note: saya bukan dari NU lho ;) )

mekarwijaya said...

Kalau perbedaan yang ada didasari dengan logika seperti itu, bagus. Pemerintah yang harus menentukan daerah dan waktu lebarannya. Keputusan pemerintah itu harus ditaati oleh segenap umat di wilayah tersebut tanpa melihat kelompok atau organisasi. Jadi orang satu daerah tidak ada yang berkata "Besok Lebarannya ikut Muhammadiah apa NU ya?".
Apa tidak mungkin lebaran satu hari saja? Apa tidak mungkin menggunakan teknologi selain cara-cara yang digunakan pada zaman Rasulullah?