Hutang: Berbahaya Atau Tidak?

Ada beberapa topik yang muncul di media sosial akhir-akhir ini. Penuh pro dan kontra. Saling menyerang antara kubu yang pro-pemerintah dan kubu oposisi. Antara Rizal Ramli dan Faisal Basri yang opininya mirip dengan menteri keuangan mbak Sri Mulyani yang tentunya akan mencari pembenaran. Opini Rizal Ramli dan Faisal Basri bahwa hutang sudah mencapai level yang berbahaya, sedang opini Sri Mulyani, tentu saja mengatakan bahwa hutang Indonesia yang hanya 27% dari GDP masih jauh dari berbahaya. Yang dijadikan perbandingan adalah hutang pemerintah beberapa negara seperti Jepang (238% GDP), US (107% GDP), Singapore (111% GDP).

Karena tulisan-tulisan tsb beredar di media sosial dan media massa, EOWI tidak tahu apakah sumbernya benar-benar dari orang yang bersangkutan. EOWI juga tidak merasa perlu tabayun, mengecek apakah berita-berita tersebut asli atau fake-news. Karena EOWI tidak berniat untuk membahas opini mereka.

EOWI tidak memihak mana-mana kecuali yang waras. Lagi pula seperti yang dikatakan sebelumnya, EOWI tidak berminat membahas opini, memihak ke salah satu kubu, melainkan sekedar memberi edukasi kepada pembaca EOWI yang setia.

Pertama EOWI akan menyitir kalimat bijak dari Bible (Proverb/Amsal 22:7):

“Orang miskin menjadi hamba orang kaya. Orang yang berhutang adalah budak dari krediturnya”.

Ini adalah peringatan bahwa berhutang itu berat. Bahkan dalam tradisi Islam, orang mati sebelum dikuburkan, selalu diumumkan agar hutang sang mayat segera diselesaikan. Bahkan ada doa yang diajarkan nabi Muhammad s.a.w agar orang segera terbebas dari hutang.

Kalau agama sudah mewanti-wanti tetang hutang, tentuntya hutang itu tidak baik. Timbul pertanyaan yang agak mengusik EOWI: Adakah hutang yang baik?

Tentu saja ada. Jika kita dibayar untuk berhutang, itu namanya hutang yang baik. Sudah dikasih pinjaman, dibayar pula. Apa tidak enak? Hanya saja hutang seperti ini hanya hutang dari bapak moyangmu.

Hutang Dari Sudut Pandang Orang Waras

Munculnya issue tentang hutang pemerintah yang menanjak bukan karena SBY tidak pernah berhutang, tetapi selama SBY memerintah rasio hutang terhadap GDP turun selama 8 tahun dan mencapai titik terendahnya 22.96% di tahun 2012 Dan kemudian setelah Jokowi memerintah, rasio hutang terhadap GDP pemerintah RI naik. Walaupun di akhir pemerintahan SBY, rasio mulai naik lagi dari titik nadirnya di 22.9%. 

Rasio Hutang terhadap GDP

Kalau dilihat dari chart di atas, yang paling cepat terjadinya penurunan rasio hutang terhadap GDP adalah di jaman Gus Dur. Itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi apakah Gus Dur yang membuat rasio ini turun? Atau Mega, atau SBY, itu lain cerita. Negara ini katanya auto-pilot kok, katanya.

Kembali kepada topik awal yaitu hutang. Saya akan memberikan beberapa kasus sebagai illustrasi.

Kasus pertama, jika ada seseorang yang berhutang untuk beli villa di Puncak. Hutang ini dicicil selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini penghasilan orang ini naik terus, bisnisnya sukses, tabungannya bertambah. Hutang seperti ini tidak termasuk hutang yang baik. Akan tetapi tidak berdampak pada keuangan orang itu. Tidak disebut hutang yang baik karena bukan hutang yang produktif dan self-liquidating. Walaupun demikian orang tersebut mampu membayar hutangnya.

Kasus kedua, seseorang meminjam uang untuk membelikan anaknya yang ke II mobil, karena anaknya yang lain sudah punya sehingga supaya ada pemerataan kemakmuran diantara anak-anaknya. Sayangnya dalam perjalanan waktu usahanya, penghasilannya relatif stagnan, tidak banyak beranjak kemana-mana. Awalnya dia mudah mencicil hutangnya, tetapi sejalan dengan waktu, kebutuhan sehari-hari juga naik dan tidak terkejar oleh kenaikan penghasilannya. Bebannya semakin berat karena harus mencicil hutang beserta bunganya dan harus menutup kebutuhan hidup yang senantiasa meningkat. Dia dan keluarganya harus tirakat. Bahkan harus menguras tabungannya.

Niatnya mungkin baik. Mungkin......, yang pasti secara keseluruhan adalah tindakan populis, pencitraan, supaya dibilang ayah yang baik yang bisa membuat semua anaknya bisa menikmati kemakmuran secara merata. Walaupun niatnya mungkin baik tetapi hasilnya tidak baik. Dalam hal ini hadith nabi innamal a’malu binniyat (perbuatan itu tergantung niatnya) harus dikaji ulang. Niatnya baik hasilnya tidak baik. Bahkan saya melihat suatu kasus nyata dimana rumah yang digunakan sebagai agunan hutang terancam disita. Niatnya baik (populis lebih tepatnya), tetapi dalam pelaksanaannya tidak punya rencana bagaimana membayarnya. Hasilnya sangat buruk......, disposable income bahkan penghasilan netto turun dan aset turun. Dalam kasus ini hutang adalah liability.

Kasus ketiga, adalah juga kasus nyata. Kira-kira tahun 1988, seseorang meminjam uang untuk menambah armada mobil sewaannya. Usahanya ini sudah berjalan 2 tahun. Dia punya strategi, jika dalam waktu 3 bulan tidak ada penyewa, maka mobil baru yang armada barunya itu akan dijual dengan rugi. Dia bisa menerima kerugian sebesar 20% - 25% sebagai stop-loss. Setiap bulan uang hasil penyewaan mobilnya bisa menutup cicilan hutang dan ia masih bisa menikmati kelebihannya. Kasus ini berakhir ketika krismon 1998 terjadi, dimana suku bunga bank melonjak sampai 60%, semua mobil di armada sewaannya dilikwidasi untuk menutup hutangnya dan .... masih ada kelebihan uang senilai 90 unit sedan (bekas dengan umur di bawah 5 tahun).

Ini yang disebut berhutang secara cerdik. Sebab jamannya Suharto, inflasi money supply M2 sekitar 27%, sedangakan bunga bank sekitar 22% - 25%. Artinya penghutang disubsidi. Kemudian, hutangnya itu digunakan untuk usaha produktif sehingga hutangnya tidak hanya self-liquidating, tetapi penghasilannya dan asset bertambah. Dalam perhitungannya, setiap Rp 1 hutangnya menghasilkan Rp 2.5 dalam jangka waktu 5 tahun. Itulah yang disebut self-liquidating debt.

Siapa yang Terbaik Mengelola Hutang Indonesia?

Bagaimana dengan Indonesia? Maksudnya jaman Jokowi.

Seperti yang digembar-gemborkan bahwa hutang dijaman Jokowi adalah untuk membangun infrastruktur agar supaya pertumbuhan ekonomi meningkat. Apa benar peningkatannya sepadan dengan hutang? Kita akan bandingkan dengan presiden-presiden era reformasi sebelumnya.

Berikut ini adalah kurva perjalanan hutang dan GDP Indonesia sejak tahun 1990. Tetapi kita hanya tertarik pada periode 1999 – 2018.

Membaca chart seperti ini sulit untuk menentukan siapa yang lebih baik dalam mengelola hutang. Oleh sebab itu kita buat tolok ukur yang menggambarkan peningkatan GDP dengan peningkatan hutang. Saya enggan menyebutnya sebagai peningkatan GDP sebagai akibat hutang atau Rp 1 hutang menghasilkan Rp X GDP. Karena peningkatan GDP bukan saja karena hutang. Tetapi hanya sebagian dari GDP adalah akibat langsung dari hutang. Walaupun demikian, rasio perubahan GDP terhadap perubahan hutang (ΔGDP/ΔHutang) mencerminkan sikap kehati-hatian pemerintah terhadap berhutang.

Tabel berikut ini menunjukkan regim yang memerintah, GDP dan hutangnya.

Presiden	Tahun		GDP, triliun Rp		Hutang, trilliun Rp		ΔGDP/ΔHutang
	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir
Gus Dur/Megawati	1999	2004	1,322	2,512	561	1,327	1.63
S. B. Yudhoyono	2004	2014	2,512	10,569	1,327	2,610	6.10
Joko Widodo	2014	(2017)	10,569	13,588	2,610	3,900	2.34

Rasio ΔGDP/Δhutang yang dibikin oleh SBY adalah yang tertinggi, yaitu 6.10. Kemudian disusul oleh Jokowi, 2.34 dan yang terburuk adalah Gus Dur/Megawati.

Walaupun selama 5 tahun pemerintahan mereka, GDP Indonesia melonjak hampir 100%, tetapi kita bisa mengatakan bahwa kinerja Gus Dur/Megawati lebih buruk dari sekedar angka 1.63, karena setelah krisis seharusnya dampak hutang terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Pertumbuhan bisa melesat lebih cepat lagi. Akan tetapi justru di masa Megawati banyak asset negara yang dijual.

Mungkin di jaman SBY kinerja hutang Indonesia yang dicerminkan oleh tingginya ΔGDP/Δhutang karena di jaman SBY negara dibiarkan pada kondisi autopilot. Alias SBY tidak berbuat apa-apa selain mem-bail-out bank Century.  Yang pasti, di jaman SBY cari kerja lebih mudah dari pada jaman Jokowi. Saya akan menekankan kata autopilot karena akan bicarakan lagi di akhir cerita.

Di era Jokowi infrastruktur dibikin dimana-mana. Dengan adanya pembangunan seperti ini diharapkan ekonomi akan tumbuh lebih baik dan pemanfaatan hutang menjadi semakin baik. Tetapi kenapa hal yang seperti ini tidak terjadi? Ada yamg salahkah? Mari kita lihat apa yang dibangun Jokowi.

EOWI menduga dibangun Jokowi tidak memandang keekonomian proyek, atau dipandang dengan kacamata tukang las listrik. Contoh pertama adalah jalan Trans-Papua. Dasarnya jelas bukan ekonomi. Dengan penduduk 3.5 juta jiwa di seluruh pulau yang besarnya 50 kali Jabodetabek, sulit dibilang dasarnya ekonomi. Dengan jumlah penduduk sedikit yang hanya 1/9 Jabodetabek dan wilayah 50 x Jabodetabek, sulit dikatakan bahwa penggunaannya effektif. Kalau ada mobil lewat setiap jam saja sudah bagus. Dipihak lain ada pembatasan mobil di Jabodetabek dengan sistem ganjil-genap di beberapa jalan tolnya. Dengan kata lain Jabodetabek lebih memerlukan dari pada Papua.

Saya akan beri contoh bahwa Papua kurang memerlukan jalan antar wilayah. Sekitar 3 – 8 tahun lalu anda melakukan google map di wilayah Bintuni, akan terlihat garis-garis saling memotong menghubungkan Topoi, Nagote, SP dan sekitarnya. Itu adalah jalan-jalan yang dibikin oleh Genting Energy Pte, PT Varita dan Jayanti. Karena kegiatan mereka menurun, jalan-jalan itu sebagian kurang terpelihara dan kembali agak menghutan. Garis-garis itu saat ini terlihat di Google map agak memudar. Kalau di Bintuni jalan-jalan kurang terpelihara karena jarang dipakai, kenapa harus bikin baru? Bukan kah lebih masuk di akal jika pembuatan jalan itu di wilayah Jabodetabek yang macet?

Mungkin alasannya membangun Trans-Papua agar rakyat Papua menikmati pembangunan, maksudnya pemerataan hasil pembangunan. Bukankah lebih murah memindahkan 3.5 juta penduduk Papua ke Jawa atau Sumatera dari pada membuat Papua seperti Jabodetabek?

Jalan perbatasan Kalimantan, juga mungkin bukan yang didasari atas pertimbangan ekonomi, melainkan suatu beban liability. Kalau tujuan membangun jalan tersebut untuk menjaga keutuhan wilayah, artinya wilayah ini sudah menjadi liability. Seperti Timor-Timur dulu. Kita harus bersyukur Timor-Timur lepas dari Negara Kesatuan (yang tidak bersatu lagi) RI. Karena Timor-Timur sejak awal sudah merupakan liability. Pembangunan disana yang tujuannya untuk menyenangkan rakyat Timor-Timur dengan demikian diharapkan mereka suka bergabung dengan NKRI. Tetapi, karena pertimbangannya bukan ekonomi, maka artinya liability. Lama-lama tidak tahan juga NKRI.

Jalan-jalan layang untuk busway, elevated busway, itu juga tidak masuk akal. Seperti jalan layang busway di jl. Tendean......, masih baik kalau setiap menit dilalui kendaraan. Seringnya 15 menit sekali atau lebih lama, padahal di bawahnya macet.

Saya tidak akan berlama-lama panjang lebar membahas pembangunan infrastruktur Jokowi. Anda bisa lihat sendiri. Mungkin nantinya elevated busway akan menelan korban. Di Pancoran nantinya kita bisa bersalaman dengan patung dirgantara yang tingginya 30 meteran. Bayangkan kalau anda sakit jantung (yang tidak diketahui) harus mendaki 30 meter. Tetapi itu bukan jamannya Jokowi lagi......

Renungan

Kembali pada judul di atas, Hutang: Berbahaya Atau Tidak? Jawabnya bisa iya dan bisa tidak, bergantung pada penggunaannya. Berhutang yang bijaksana adalah jika digunakan untuk hal-hal yang produktif sehingga bisa menjadi self-liquidating, hutang itu melunasi sendiri. Penggunaan hutang itu harus didasari atas pertimbangan dan perhitungan ekonomis, bukan pemerataan kemakmuran, bukan juga mempertahankan kedaulatan dan bukan juga untuk tujuan-tujuan popularitas. Saya tidak melihat hal ini dilakukan oleh rejim Jokowi. Dan......, mungkin juga penggantinya nanti. Nampaknya pemerintah semakin gatal untuk mencampuri urusan rakyatnya. Banyak yang tidak bisa melihat autopilot lebih baik dari pada pembangunan untuk pemerataan, untuk menjaga keutuhan kedaulatan wilayah, untuk tujuan populis,....... Akan lebih baik lagi jika rakyat tidak diurisi oleh pemerintah. Tentu saja anggota DPR harus dikurangi sampai 50 orang saja, kementerian hanya 4, tidak ada wakil presiden, pegawai negri dikurangi sampai 10% saja dan provinsi diciutkan, pajak dikurangi banyak (dihilangkan). Seperti jaman Belanda dulu, pemerintahan yang kecil. Untuk apa semua itu diadakan jika rakyat tidak diurusi lagi.

Jadi......hutang yang pemakaiannya tidak didasari oleh pertimbangan dan perhitungan ekonomi, akhirnya akan membawa bencana. Walaupun tidak dikorupsi. Kapan bencana itu datang? Mungkin tidak dalam waktu 2 – 5 tahun mendatang. Tetapi dalam dekade mendatang......, mungkin.

Harus diingat hutang yang tidak self-liquidating itu adalah adalah pelanggaran hak-hak mereka yang belum punya hak memilih/vote (belum berumur). Mereka yang tidak memilih itulah yang harus menanggung beban nantinya. Agak menyimpang dari apa yang tertulis di Proverb 22:7, yaitu mereka, generasi mendatang lah yang akan jadi budak untuk para kreditur pendahulunya, bapak-bapaknya yang tidak dipilihnya (dalam pemilu). Enak ya pemerintah? Untuk hutang demokrasi dan keadilan tidak berlaku.

Jakarta 20 April 2018

Disclaimer: Ekonomi (dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda mentraktir EOWI makan-makan.