Pemerintah – Sebuah Liability?

Dulu ada seorang teman sering mensitir sebuah ungkapan berasal dari buku yang dibacanya. Bunyi ungkapan itu adalah sebagai berikut:

Asset adalah sesuatu yang mendatangkan pemasukkan (income), sedangkan lawannya adalah liability yaitu sesuatu jika kita miliki, maka akan menjadi beban, uang kita keluar terus

Suatu definisi yang bagus sekali. Saya kira teman saya itu mengutip ungkapan dari Robert Kiyosaki, pengarang buku yang terkenal.

Saat ini pemilihan kepada daerah (pilkada) akan dilakukan secara serentak di Indonesia. Buat EOWI, pemilihan-pemilihan politik ini membosankan. Karena ujung-ujungnya beban yang akan ditanggung rakyat semakin berat. Imbalan yang diperoleh dari pemerintah semakin tidak memadai dibandingkan yang (akan/harus) dibayarnya. Oleh sebab itu EOWI cenderung untuk mengatakan pemerintah dan negara sebagai liability, bukan sebagai asset. Kecenderungan meningkatnya beban itu membuat siklus jatuh bangunnya sebuah pemerintahan atau negara. Penyebab jatuhnya negara lebih banyak datangnya dari dalam dibandingkan yang dari luar. Emperium yang relatif modern seperti Inggris Raya, Turki Ottoman, Belanda (dengan Hindia Belanda dan Suriname), Uni Soviet, punya persamaan dalam hal kejatuhannya, yaitu semua dari dalam. Tidak ada tentara asing yang masuk dan menggulingkan pemerintahan emperium tersebut. Pada saat beban penderitaan rakyat sudah terlalu berat, dengan sedikit agitasi, proses penggulingan pemerintah/negara bergulir, mengalami peningkatan dan akhirnya berhasil.

Sejarah berulang. Pada jaman modern dengan sistem demokrasinya, aturan permainan berubah. Politikus mencalonkan diri untuk dipilih untuk menduduki suatu posisi kekuasaan. Untuk bisa dipilih mereka melakukan manuver-manuver, menarik simpati pemilih, mengumbar janji yang enak didengar. Dan demi sebuah posisi kekuasaan ini mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tidak hanya itu, biayanya semakin tinggi dengan berjalannya waktu.

Beberapa waktu lalu di majalah Times ada sebuah reportase mengenai meningkatnya biaya kampanye politik di Amerika Serikat. Saya pikir hal yang sama terjadi juga di Indonesia. Biaya kampanye politik di Indonesia dalam era reformasi ini meningkat drastis. Trend dunia demokrasi arahnya sama saja.

Berikut ini adalah chart dari majalah Times sekitar setahun lalu (23 Oktober 2014)

Dari tahun 1984 sampai 2012, pengeluaran untuk kampanye politik naik 550%. Dibandingkan dengan GDP hanya 300%. Penghasilan rakyat US naik 120%. Dan biaya kesehatan 420%.

Bahwa biaya kampanye politik mengalami kenaikan 550% selama 18 tahun (dalam US dollar tentunya) dan tertinggi dibandingkan pertumbuhan GDP dan pertumbuhan pendapatan, merupakan suatu ironi.

Apa arti yang terkandung dalam chart di atas?

Pertama, data statistik ini bisa diterjemahkan bahwa semakin lama dunia politik dikuasai oleh orang-orang kaya saja. Setidaknya orang yang mampu menggalang dana yang besar. Kalau orang yang kurang kaya atau tidak mampu menggalang dana, maka jangan harap akan terpilih atau masuk ke statistik di atas.

Kedua, orang makin berani mempertaruhkan hartanya untuk mengejar lowongan kerja yang gajinya secara nominal kecil. Artinya, dia akan mengejar sesuatu yang lebih besar dan itu ada diluar gajinya. Apakah itu uang atau status. Apapun yang dikejarnya, akhirnya harus dibayar oleh pembayar pajak.

Ketiga, semakin lama janji-janji para calon pemegang posisi kekuasaan, semakin tidak dipercaya. Orang makin lama makin skeptis terhadap omongan pejabat pemerintah dan politikus. Oleh sebab itu diperlukan dana lebih banyak lagi untuk menyakinkan para pemilih. Dan tentu saja, para pemilih harus membayarnya kembali melalui pajak. Dan masalah pajak yang semakin meningkat ini tidak pernah disinggung dalam kampanye.

Saya tidak percaya ucapan klise, “berbakti untuk bangsa dan negara”. Persoalannya adalah kalau dia mau sekedar berbakti untuk negara dan bangsa, masyarakat, maka tidak perlu mereka menjadi anggota DPR, presiden atau wakil presiden. Pekerja sosial seperti mendiang madam Teresa, atau mendiang Albert Schweitzer lebih mengenai sasaran dari pada menjadi politikus. Jadi......, aksi mengeluarkan uang yang banyak untuk kampaye patut diduga bermotif mencari keuntungan dan kekuasaan (yang akhirnya bermuara di harta). Artinya yang menjadi tujuan politikus dalam menjalankan pemerintahannya bukan semata-mata memakmurkan rakyat, melainkan......., ambisi pribadi. Dengan kata lain, kalau yang mereka keluarkan semakin banyak, maka pikiran yang mereka curahkan untuk kalian...., para pembaca EOWI, voters, semakin merosot dibandingkan pendahulunya.

 Coba bayangkan, untuk seorang anggota senat diperlukan biaya $10.4 juta dan untuk anggota parlemen perlu $1.6 juta (chart di bawah berikut).

Saya lihat-lihat, besarnya kira-kira sama dengan ongkos di Indonesia untuk mejadi anggota DPRD. Setidaknya itu yang dikatakan pemilik bangkel mobil langganan saya dulu, yang sekarang sudah beralih ke politik sehingga bengkelnya tutup (bangkrut?). Mungkin juga di Indonesia lebih mahal lagi.

Dulu para politikus punya kiat-kiat untuk menarik uang dari kantong anda. Pajak, dari mulai pajak penhasilan, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan (bahkan anjungan yang tidak di atas tanah melainkan di atas lautpun kena pajak bumi dan bangunan), sampai ke bea meterai. Kemudian inflasi. Di banyak negara punya target 2%. Di Indonesia, pada jaman Sukarno bisa 100%. Pada jaman Suharto, inflasi riil sampai 25% per tahunnya. Jaman SBY, inflasi riil versi EOWI sampai 15%. Sekarang ketika inflasi tidak bisa stimulasi pemerintah. Mesin-mesin pemerintah tumpul untuk membuat inflasi, maka diciptakan teknik baru. Mau tahu bagaimana?

1. Bikin negative interest rate. Artinya, pemerintah pinjam ke masyarakat, dan masyarakat sebagai kreditur pemerintah harus berterima kasih dan diwajibkan membayar bunga kepada pemerintah karena pemerintah sudah mau menjadi debitur.

Biasanya, kreditur memperoleh bunga dari uang yang dipinjamkan ke debitur, tetapi jaman edan, jaman deflasi, dimana mesin-mesin inflasi pemerintah sudah tumpul, maka dipakai mesin baru dicobakan. Namanya NIRP (negative interest rate policy). Bank sentral Swedia, Eropa, Swiss, Denmark, mengenakan biaya nasabah-nasabah besarnya yang mendepositkan uangnya.

Untuk nasabah-nasabah kecil, bank-bank komersial akan mengenakan biaya yang besarnya lebih besar dari bunya. Jadi secara keseluruhan, mendepositokan uang ke bank, nasabah harus mengeluarkan uang.

2. Untuk nasabah-nasabah besar, seperti perusahaan perusahaan besar, tidak ada pilihan lain. Kembali ke sistem transaksi cash akan merepotkan. Tetapi bagi rumah tangga, lebih baik menyimpan uang di bawah bantal (kiasan saja). Ide yang bagus untuk menghindari kiat-kiat pemerintah memelaratkan rakyatnya, bukan?

Nampaknya pemerintah sudah siap menghadapi counter measures dari rakyatnya. Aturan baru sudah didesign. Bahkan di Swedia sudah diterapkan. Transaksi cash dibikin illegal!!! Di Swedia, mesin-mesin ATM secara perlahan-lahan dikurangi dan akan dihapuskan. Semua transaksi harus secara elektronik dan tentu saja tercatat. Tidak ada tempat bersembunyi lagi untuk semua transaksi. Bagi mereka yang protes, sudah disiapkan argumennya: “Kalau semuanya legal, kenapa mesti takut terbuka, tercatat?”

Persoalannya bukan legal atau illegal. Setiap orang punya ruang privacy yang bukan untuk dibagikan dengan orang lain. Ruang privacy ini adalah suatu yang bukan untuk berbagi dengan orang lain. Bahkan mungkin termasuk dengan istri atau anak sendiri. Kita tidak suka mereka tahu. Kalau dengan anak/istri ada hal-hal yang kita enggan berbagi, apalagi dengan pemerintah, pasti lebih banyak lagi. Pemaksaan untuk membuka semua hal termasuk hal-hal yang sifatnya pribadi adalah invasi terhadap kemerdekaan seseorang. Kalau masalah privacy sudah dimasuki pemerintah, hak dan kebebasan hak individu menjadi terinjak-injak.

Yang paling terpukul dengan adanya NIRP adalah para pensiunan. Ketika mereka masih muda, mereka dipajaki. Mereka berusaha bekerja lebih keras agar supaya bisa menabung dan jumlah tabungannya cukup untuk hidup layak dihari tuanya dengan fixed income investment, yang biasanya dari bunga bank atau bunga bond.

Sekarang apa yang terjadi?

Bunga bank negatif. Jadi lupakan saja bunga tabungan. Mau beli surat obligasi pemerintah, ….bunganya juga negatif. Kalau begitu simpan cash dibawah bantal yang bunganya NOL. Itupun dibikin illegal. Nantinya bisa masuk penjara.

Malang nian nasiiib kalian……, hak diinjak-injak, privacy diinvasi, sudah pensiun masih diperas dan ketika mau menghindar dari sudah disiapkan hukuman……, nasiib.

Sekian dulu, jaga kesehatan anda baik-baik. Juga tabungan anda…….., bagaimana yaaa….selama masih ada liability yang besar ini.

 

Disclaimer: Ekonomi (dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda mentraktir EOWI makan-makan.